Sore hari, pada hari Rabu, 21 Mei 2015, DEMA Pertanian UGM dengan Klinik Agromina Bahari, dan Cides UGM bekerjasama untuk menyelenggarakan Diskusi Publik dengan mengambil tema “Mafia Dibalik Impor Beras”. Dihari dimana diperingati hari reformasi ini, kami berharap adanya reformasi juga pada kesejahteraan petani. Namun, harapan itu belum juga terwujud. Panggung-panggung reformasi yang digaungkan 17 tahun yang lalu telah melahirkan berbagai pemimpin yang tak satupun kebijakannya memihak kepada petani Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015 sangat bertentangan dengan semangat dan program Nawacita yang dibuat Jokowi. Dalam Inpres tersebut, pemerintah membolehkan impor beras dengan tujuan untuk menstabilisasi harga barang dan untuk menjaga persediaan beras nasional. Inpres tersebut kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita dalam hal mensejahterakan petani dengan cara melindungi tingkat pendapatan petani, serta pencanangan swasembada pangan di sektor pertanian.
Alasan itulah yang membuat kami menyelenggarakan diskusi public “Mafia dibalik impor beras”. Diskusi ini dilaksanakan di Ruang seminar KPTU, Gedung A1 lantai 3. Pada pukul 16.03 WIB diskusi dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh MC. Diskusi ini dimoderatori oleh Bagassadewo Awang, dengan menghadirkan dua orang pembicara yaitu Bapak Sukijan sebagai Ketua Majelis SPI wilayah Yogyakarta dan Bapak Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D. sebagai Dosen Fakultas Pertanian UGM. Diskusi Ini dihadiri oleh 53 orang yang berasal dari Fakultas Pertanian, FKT, FTP, Fisipol, FK, FKH, dan bahkan ada juga dari IE UMY. Diskusi berlangsung seru, diawali dengan penyampaian materi dari masing-masing pembicara selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berikut pemaparan materi dari kedua pembicara diskusi Mafia dibalik Impor beras:
SUKIJAN
Mafia beras dapat dikatakan sebagai sspekulan/tengkulak/pedagang besar/dalam skala kecil maupun menguasai jalur distribusi perdagangan beras ditingkat pasar lokal maupun tingkatan nasional. Menurut data BPS 2012-2014 produksi padi nasional relatif tumbuh, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi fenomena kenaikan harga beras dipasar. Cadangan pangan oleh Bulog pun mencapai 1,4 juta ton, hingga februari 2015. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang perlu diperhatikan masyarakat. Dari pernyataan bukti tersebut, kemudian diasumsikan bahwa munculnya kenaikan harga beras disebabkan oleh adanya ketidakberesan pada jalur distribusi.Mafia beras mampu meraih keuntungan dengan cepat dan jumlah yang besar tidak menanggung resiko seperti halnya yang dialami oleh petani, yaitu semua ancaman kegagalan panen. Namun mafia beras sendiri dengan mudahnya memperoleh keuntungan yang besar tersebut di atas penderitaan petani. Sedangkan nantinya petani harus membeli beras dengan harga yang tinggi. Fenomena ini sungguh menjadi momok dalam ketersedian pangan dan dilema bagi petani. Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah
Sikap SPI.
- Kisruh harga beras menunjukkan adanya mafia beras di merupakan kelemahan npemerintah. Ketidak mampuan menjaga stok, data ini dipertanyakan apakah
- Indonesia benar-benar mampu menyok beras sesuai yang dikatakan oleh data yang disajikan oleh pemerintah.
- Ketiga. Pemerintah tidak mampu mengontrol harga pasar. Pemerintah harusnya menjadi regulator atas distribusi beras.
Alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor terhambatnya berkurangnya ketersediaan pangan nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus banyaknya tanah pertanian yang digusur atau dampak alih fungsi lahan. Kulon progo diprediksi akan habis lahan pertaniannya, dan ini lagi-lagi akan mengurangi ketersediaan beras sementara jumlah permintaan terus menerus naik. Apabila lahan pertnaina semakin hilang, dan hasil beras tidak ada, maka akan menjadi malapetaka untuk masa depan nantinya, Salah sattu contoh ini hanya berada di kulonprogo, masih banyak daerah di Indonesia dimana lahan pertaniannya tergusur oleh pembangunan. Banyak lahan yang dikuasai oleh konglomerat, sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang lebih bermanfaat.
BAPAK SUBEJO
Isu yang balik penting adalah irigasi. Dari beberapa data menyebutkan bahwa irigasi indonesia rusak, dan irigasi teknis hanya sedikit dari irigasi yang ada.alih fungsi lahan akhir-akhir ini menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini menjadi persoalan serius untuk ketersediaan pangan.
UU 18/2012 Tentang pangan
Pada UU ini telah dijelaskan arti sesungguhnya dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pangan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan stabilitas negara. Ketika tidak ada ketidaksediaan pangan maka akan memicu ketegangan dan stabilitas negara, hal ini dapat dilihat darii program pajale yang juga melibatkan TNI untuk membantu meningkatkan produksi pangan.indeks ketahanan pangan indonesia peringkat 5 dari negara ASEAN, rangking ini kalah dengan filipina ini mencakup tentang semua jenis pangan. Namun APBN untuk pertanian selama 2010-2014 hanya kurang dari 2% dari APBN total, padahal pertanian adalah yang mengurusi ketersediaan pangan untuk negara. Penghematan subsidi BBM dapat meningkatkan APBN, dan berdampak pada pembangunan pertanian Indonesia. Indonesia merupakan produsen beras rangking ke-3 dari negara di dunia, akan tetapi jumlah penduduk indonesia yang banyak, maka rangking untuk ketahanan pangan dan lainnya berbeda. Indonesia,distribusi beras belum merata, ada beberapa daerah yang tidak dapat memproduksi beras dan hanya mengkonsumsi, sedangkan hanya beberapa daerah yang dapat memproduksi beras. Meskipun cukup banyak daerah yang dapat menhasilakn beras, akan tetapi fenomena banyaknya beras yang keluar (ekspor) mengakibatkan ketahanan pangan masih rendah. Indonesia merupakan konsumsi perkapita terbesar di dunia pada tahun 2014.
Jika indonesia dibandingkan dengan vietnam, produktifitas di negara vietnam semakin membaik, hal ini mengindikasikan indonesia dapat mengimpor beras ke vietnam dalam jumlah yang tinggi. Karena sebagian beras diproses untuk industri, sehingga meskipun jumlah produksi tinggi, akan tetapi masih memerlukan impor. Pola tanam bulanan juga memperngaruhi ketersediaan pangan. ketika musim hujan banyak petani yang menanam sehingga dapat dipanen dengan jumlah yang tinggi, namun pada musim kemarau hanya sedikit petani yang menanam padi.
Harga beras dari waktu-ke wakru cenderung naik, meskipun beras impor masukpun beras tersebut akan ikut naik. Namun beras impor selalu berada dibawaah harga beras lokal. HPP berdasarakan inpres dari tahun ketahun semakin naik, namun harga ditingkat petani selalu pada harga yang rendah dan sangat merugikan petani. Hal ini jugalah yang membuat Bilog kesulitan menyerap beras dari petani, karena petani enggan menjual gabah mereka kepada Bulog yang membeli gabah dengan harga sangat murah.
Isu strategis
- Persoalan lain yaituu bulog sekarang ini merupakan perum yang berprinsip perusahan yang tidak ingin merugi. Hal ini sebaiknya bulog perlu adanya reformasi bulog untuk kestabilan pangan.
- Daerah produksi di indonesia tidak merata.
- Sebaran luasan produksi tidak merata
- Sebaran musim tanam yang tidak merata
- Tingkat produktifitas yang masih rendah (5 ton/ha) sedangkan negara jeoang, korsel, telah mencapai 7 ton/ha
- Pola tanam yang berkaitan dengan ketersediaan irigasi
- Sistem distribusi lemah
- Daya serap BULOG yang rendah (sebagai perum yang tidak boleh merugi, bukan murni public service sehingga perlunya reformasi kelembagaan menjadi badan otoritas pangan berdasarkan UU pangan no. 18 /2012)
- Adanya indikasi kartel yaitu mafia bera meskipun ttidak resmi menengarai dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa perusahaan yang mampu menampung beras petani mencapai 2 juta ton.
- Beberapa data menyatakan stok beras BULOG cukup
- Harga beras fluktiatif dan terus merangkak naik pada musim panen
- Ada indikasi beras-berass dipasar diserap pihak-pihak tertentu dengan harga tinggi sehingga menyebabkan kelangkaan beras di kalangan petani dan pasar
- Jika terjadi kelangkaan beras maka akan memunculkan impor
Gagasan solusi
- Pengawasan impor yang ketaat
- Pengawasan tata niaga dan distribusi beras
- Stabilitas harga yaitu disstribusi beras standar langsung ke konsumen
- Validitas angka produksi, konsumsi lembaga-lembaga yang dimiliki sering simpangsiur dikelola dengan ketat karena menjadi dasar kebijakan
- Inisiasi direct selling yaitu koperasi produsen dan koperasi konsumen
Demikian hasil diskusi publik “Mafia Dibalik Impor Beras”, harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengawal isu ini, karena beras merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Fluktuatifnya harga beras akan mengakibatkan harga barang-barang lain ikut naik turun. Adanya manipulasi ataupun mafia yang ingin mempermainkan harga beras nasional merupakan kejahatan yang harus kita cegah. Sebagai mahasiswa, kaum intelektual yang berpihak pada keadian dan kepentingan rakyat, sudah saatnya kita menyampaikan gagasan kita untuk mencegah dan menolak adanya mafia atau oknum-oknum tertentu yang ingin mempermainkan harga dan persediaan beras nasional dan juga menolak adanya impor beras dan produk-produk pertanian lainnya yang dapat merugikan bagi petani Indonesia.
Direktorat Jenderal Kajian Strategis\
Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM
Kabinet Bergerak Inovatif