Mengkaji Keberadaan MIFEE

Pada akhir perang dunia ke II, terjadi ledakan kelahiran bayi yang disebut dengan fenomena Baby Boom. Fenomena ini terjadi di beberapa negara di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Peledakan populasi ini menyebabkan kebutuhan pangan menjadi sangat penting, tak terkecuali di Indonesia. Pada periode orde baru masa Pemerintahan Presiden Soeharto, digalakkan suatu program untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan, yaitu Revolusi hijau. Revolusi hijau adalah program untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Revolusi hijau mengedepankan beberapa aspek dalam pelaksanaannya. Penggunaan varietas unggul yang memiliki umur pendek dan produksi tinggi, penggunaan pupuk kimia, penataan air, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan teknik budidaya. Aspek-aspek ini berhasil mengantarkan Indonesia mencukupi kebutuhan pangannya dan berhasil untuk swasembada beras. Kebutuhan pangan tercukupi dengan baik. Namun, revolusi ini berakhir seiring dengan adanya krisis moneter dan lengsernya presiden Soeharto. 8 tahun setelah nya, pemerintah melalui kekuasaan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah pangan. MIRE (Merauke Integrated Rice Estate), program pembukaan lahan lebih dari satu juta hektar di Merauke untuk menjaga ketahanan pangan Nasional. Terlalu terpusatnya sentra pertanian di Jawa dan Sumatera membuat Pemerintah memilih Merauke sebagai lokasi untuk program ini. Papua dikatakan punya potensi dan keunggulan dalam hal ketahanan pangan. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di Bumi Cendrawasih antara lain, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan (mangga, jeruk, pisang). Bahkan setelah program ini dikumandangkan oleh pemerintah, beberapa pihak telah berencana untuk berinvestasi di tanah Merauke untuk pengembangan lahan padi. Lalu kemudian pada tahun 2008, MIRE berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). MIFEE ini direncanakan akan melibatkan 36 investor yang akan berinvestasi. Pada 2010 dilakukan seremonial pilot project Medco di Serapu. Melalui PP No 26/2008, Perpres 5/2008, PP No 18/2010 direncanakan ada 1,23 juta ha yang akan dikembangkan.

Setelah pemerintahan SBY berakhir, program ini dilanjutkan kembali oleh presiden Joko Widodo. Pemerintahan merencanakan membuka lahan sekurangnya 1 juta ha untuk pengembangan estate padi. Dengan adanya estate ini pemerintah menargetkan terjadi peningkatan produksi beras nasional. Tak hanya swasembada yang dimimpikan bahkan akan melakukan ekspor beras. Menilik dari berbagai asumsi yang dilontarkan pemerintah di atas, program ini nampaknya sangat menggiurkan, sangat potensial untuk menanggulangi masalah impor beras yang sampai saat ini tak kunjung berhenti. Namun, kemunculan program ini memunculkan pula pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yayasan Pusaka mencatat sejak proyek ini diluncurkan telah memengaruhi hak-hak orang asli Papua (Malind Anim) yang tersebar di 160 kampung dan 20 distrik. Mereka tak diberikan hak untuk menentukan kebijakan atas pembukaan lahan dalam proyek MIFEE. Perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di antaranya Medco melalui PT Selaras Inti Semesta (SIS), dan PT Dongin Prabhawa. Hal lain yang jelas akan terjadi, masyarakat asli merauke tidak dapat bekerja dengan perusahaan yang terlibat dengan MIFEE lantaran keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Mengutip dari laman suarapapua.com akibat pembukaan lahan tersebut, Merauke juga akan tenggelam dalam ladang persawahan, yang berarti menghancurkan ekosistem hutan hujan dan hutan tropis, hutan rawa, sabana dan hutan bakau, serta hilangnya budaya dan kehidupan sekitar 70.000 masyarakat adat Malind yang tinggal terpencar di hutan-hutan. Kehilangan hutan hujan tropis tentu akan menghilangkan pula flora dan fauna di Merauke. Hewan dan tumbuhan langka akan punah sebelum dinikmati anak cucu kita. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Kenyamanan, ketentraman, dan kearifan masayrakat Papua yang sebelumnya tercipta dan terpelihara dengan baik akan terkikis begitu saja dengan adanya program MIFEE ini.

Sebagai seorang masyarakat umum, penulis tentunya sangat mendukung program MIFEE yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun  kepada Pemerintah, sebelum melaksanakan program ini agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang nanti nya akan dirugikan apabila program ini dilaksanakan tanpa pertimbangan dan prosedur yang bijak. Tentu kita tidak ingin proyek lahan gambut sejuta hektare dahulu teulang kembali. Dua tahun setelah proyek lahan gambut sejuta hektare berjalan (atau 1998) sawah tak kunjung terealisasi, yang terjadi justru kita kehilangan 56 juta m3 kayu. Selayaknya Pemerintah terus belajar dari proyek gambut tersebut. Berdiskusi dengan cendekiawan, ilmuwan yang ahli pada bidang nya, dan masyarakat setempat untuk perencanaan program ini tentu nya menjadi salah satu hal yang sangat arif apabila dilaksanakan. Kepastian dan jaminan bahwa masyarakat setempat akan sejahtera dan tidak terusik dengan proyek ini, perlindungan masyarakat adat dan pelestarian hutan tentu nya menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Pemerintah. Akhir kata, semoga dengan adanya program MIFEE ini ketahanan pangan nasional akan membaik dan masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera ke depannya.

Muhammad Imaduddin Suria Saputra, mahasiswa biasa yang sedang menuntut ilmu di Pertanian UGM.
Referensi :

http://www.varia.id/2015/01/24/mifee-tongkat-estafet-lumbung-pangan-sby-ke-jokowi/#ixzz46LqCqejl

http://suarapapua.com/read/2015/10/14/2870/petisi-minta-presiden-jokowi-hentikan-pembabatan-hutan-di-merauke-capai-82-ribu-pendukung

http://kedaulatanpangan.net/2015/07/mifee-dan-mimpi-swasembada-pangan/