Arsip Kategori: Press Release

Petani Terakhir

Bagaimana pendapatmu tentang anak tunggal ? Menjadi seorang pewaris satu-satunya dalam sebuah keluarga, menjadi satu-satunya harapan oleh kedua orang tua untuk melanjutkan silsilah keluarga. Atau mungkin menjadi seorang ayah yang memiliki anak anak yang satupun dari mereka tidak mempunyai cita-cita dan jalan pikir yang sesuai dengan harapanmu ?  Saat tak ada satupun dari mereka Lanjutkan membaca Petani Terakhir

Petani Menagih Janji: Saatnya yang Muda yang Berkarya

Permasalahan yang ada di sektor pertanian banyak dan kadang satu masalah selesai yang lain datang lagi, sama seperti roda yang terus berputar. Permasalahan yang terus membayang-bayangi kehidupan petani dan pertanian justru kadang tidak dirasakan oleh petani itu sendiri, padahal berpuluh-puluh tahun pertanian telah menjadi salah satu sektor penting yang turut menghidupi bangsa ini namun kebijakan yang berpihak pada pelaku pertanian itu sendiri sering dikesampingkan. Malah, permasalahan dan perdebatan itu secara sengaja dilupakan dan dihilangkan dari permukaan tanah air ini. Mulai dari suara-suara besar yang Lanjutkan membaca Petani Menagih Janji: Saatnya yang Muda yang Berkarya

Hari Tani Nasional! Apa Kabar ?

Satu lagi bulan yang harusnya menjadi catatan penting bagi kita semua, masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa pertanian Indonesia yang merupakan calon generasi pembangun peradaban baru yang luar biasa. Bulan yang di dalamnya terdapat satu hari yang tak kalah pentingnya untuk kita peringati dan kita rayakan bersama-sama. HARI TANI NASIONAL. Lanjutkan membaca Hari Tani Nasional! Apa Kabar ?

Rilis Acara Sekolah Menulis

Oleh : DEMA, KAB, dan PRIMORDIA

Sekolah Menulis atau yang lebih kita kenal SekMen adalah training kepenulisan hasil kerjasama antara tiga lembaga di Fakultas Petanian, yakni DEMA, Primordia, dan KAB. Acara ini diselengarakan pada tanggal 27-28 Agustus 2016 di Gedung A10.301 dan Ruang Seminar KPTU gedung A1 lantai 3. SekMen diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun motivasi minat mahasiswa dalam hal tulis menulis dan literasi serta secara langsung mempraktikkannya. Karena kita juga tau bahwa minat baca dan tulis menulis penduduk Indonesia termasuk masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dilansir dari halaman Republika online, Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar.

Sasaran utama acara ini adalah mahasiswa Fakultas Pertanian, namun tetap terbuka untuk umum. Peserta yang mendaftar dan menghadiri acara ini berasal dari beberapa fakultas diantaranya Fakultas Pertanian, Kehutanan, Teknologi Pertanian, dan Biologi. Pembicara yang mengisi acara ini adalah Bapak Subejo SP., M.Sc., Ph.D yang merupakan dosen Fakultas Pertanian, Ananda Badudu seorang jurnalis lepas, Karina Inassyiva Rosmala Mahasiswa Berprestasi Fakultas Pertanian, dan Yongki Sutuyo alumnus Sekolah Vokasi UGM.

Materi yang dipaparkan oleh pembicara masing-masing adalah motivasi tentang manfaat menulis, dan beasiswa apa aja yang bisa didapatkan melalui menulis yang dipaparkan oleh Karina Inassyiva R. Selanjutnya Yongki Sutoyo yang memaparkan materi mengenai pentingnya membaca buku agar semakin memperkaya bahan materi tulisan dan literasi-literasinya. Bapak Subejo memberikan materi mengenai essay yang populis untuk media massa dan tips serta trik agar essay yang di buat bisa diterima di media massa tersebut. Serta Ananda Badudu memberikan materi mengenai cara menulis essay yang benar dan juga mendampingi mahasiswa secara langsung dalam praktik menulis essay. Pemaparan materi yang menarik dari para pembicara membuat para peserta antusian mengikuti acara ini. Harapan yang ingin didapatkan adalah mereka termotivasi untuk mulai menulis dan tidak menyerah begitu saja ketika mengalami kegagalan.

Di akhir acara Sekolah Menulis ini para peserta diminta untuk membuat essay. Essay yang telah dibuat selanjutnya akan dipublikasikan melalui Official Account Line ke tiga lembaga yang menyelenggarakan acara ini. Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas karya tulis mereka. Pempublikasian ini diharapkan mampu memunculkan rasa bangga dan semangat untuk menulis. Selain itu penghargaan lain yang diberikan kepada mereka yang telah membuat dan mengirimkan essay yaitu sertifikat. Follow up dari kegiatan ini adalah salah satunya adalah pemantauan produktivitas mahasiswa dalam hal kepenulisan melalui grup Sekolah Menulis maupun personal message jika diperlukan.147299829050414729982944601473000739075

#GaSPOL, Langkah Kecil Perwujudan Merdeka Pangan

“Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner”

(Ir. Soekarno)

Persoalan pangan selalu menjadi pembahasan penting namun sering terabaikan. Kondisi pangan dunia, termasuk di Indonesia selalu mengalami pergejolakan yang berdampak pada banyak sektor. Lanjutkan membaca #GaSPOL, Langkah Kecil Perwujudan Merdeka Pangan

Notulensi Diskusi Lewat Handphone (DILAHAN)

reformaso

Reformasi Subsidi Pupuk

Oleh : DEMA Faperta UGM dan BPW III ISMPI

Minggu 3 Juli 2016, tepatnya pukul 15.30 WIB dilakukanlah diskusi lewat handphone (DILAHAN) program yang diagendakan oleh DEMA Faperta UGM dan BPW III ISMPI dengan tema Reformasi Subsidi Pupuk. Diskusi kali ini memiliki bentuk dan tampilan yang berbeda, yakni dikemas secara online melalui media sosial whatsapp. Narasumber DILAHAN adalah Adhitya Herwin Dwiputra, S. P. (Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Gadjah Mada 2014 sekaligus founder Aku Petani Indonesia) serta Lanjutkan membaca Notulensi Diskusi Lewat Handphone (DILAHAN)

Ekspor Impor di Tangan Siapa?

Backup_of_diskusi publikOleh: Dema Fakultas Pertanian UGM

Pada hari Kamis, 26 Mei 2016 kami mahasiswa yang tergabung di Kedirjenan Kajian Strategis Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian mengadakan Diskusi Publik dengan judul “Ekspor Impor di Tangan Siapa?” di Auditorium Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Acara ini berlangsung dari pukul 14.00-16.00 WIB dengan dihadiri oleh 32 peserta dari Fakultas Pertanian UGM dan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Lanjutkan membaca Ekspor Impor di Tangan Siapa?

Menagih Janji Sang Menteri

DSC_0087

Sabtu, 12 Maret 2016
di Kampus Kerakyatan (katanya)

Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dari BEM KM UGM dan seluruh DEMA/BEM/LEM/LM fakultas se-UGM siang tadi melakukan aksi di halaman Gedung Grha Sabha Pramana. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi di kampus kerakyatan. Akan tetapi, sungguh disesalkan, bapak menteri ternyata tidak jadi hadir. Berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, beliau secara mendadak mendapat tugas kepresidenan. Lanjutkan membaca Menagih Janji Sang Menteri

Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Ketela Rambat
Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal ini karena letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan panjang penyinaran matahari sepanjang tahun. Anugerah tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya seolah semakin memantaskan Indonesia layaknya negeri utopis itu.

Lanjutkan membaca Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Sejarah Reforma Agraria, Lahirnya Hari Tani, dan Matinya Petani

Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah selalu berusaha merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, usaha tersebut kandas karena pergejolakan politik yang keras. Berbagai panitia telah terbentuk, namun selalu gagal dan berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960. Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada 1957, Belanda yang masih tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat terus mengulur penyelesaian Irian Barat. Kemudian Indonesia memberikan tindakan tegas dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten). Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak dipertuanan itu seperti negara dalam negara. Dengan UU No 1 tahun 1958 tersebut hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat dilakukan dengan ganti rugi. Artinya reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti-rugi untuk meminimalisasi  adanya konflik.

Titik Awal

Setelah pergulatan selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri Pertanian Soenaryo, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkan rancangan UU agraria. RUU tersebut disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”.

Dengan landasan hukum UUPA, dimulailah program reforma agraria. Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya dibagikan kepada petani tak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Namun, pelaksanaan ketiga program tersebut terhambat oleh administrasi yang buruk, korupsi, serta oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dan organisasi keagamaan. Karena pelaksanaan reforma agraria yang lamban, PKI dan BTI mengorganisasi program-program gerakan petani untuk melaksanakan UUPA sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan hambatan dari tuan tanah yang tdak mau kehilangan tanahnya atau pemilik perkebunan. Oleh karena itu, terjadilah apa yang dikenal dengan konflik agraria.

Salah satu sengketa agraria yang mencuat pada masa itu adalah Peristiwa Jengkol, terjadi di Jember dan Kediri pada November 1961. Para petani, dengan dukungan BTI, protes dan menolak pengosongan tanah yang dilakukan Perusahaan Perkebunan. Para petani diusir dengan cara mentraktor tanah tersebut. sebanyak 38 orang tewas. Konflik agraria menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tingkat nasional. Entah berapa banyak konflik besar maupun konflik kecil yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Entah berapa banyak korban nyawa terenggut, rumah, dan kerugian material lain. Akibat banyaknya konflik agraria ini, dikeluarkanlah UU No 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform untuk memberi sanksi mereka yang menolak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan UUPBH. Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan cita-cita dan semangat reforma agraria itu berhenti.

Pemerintahan Soeharto menjungkir-balikkan proses reforma agraria dan menganggap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA adalah komunis. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA.  Ketiga UU baru tersebut seolah-olah adalah penjelmaan dari UU Agraria kolonial 1870 pada periode ini yang kemudian menimbulkan lebih banyak konflik agraria sehingga semakin menambah catatan hitam sejarah agraria di Indonesia.

Ideologi Orde Baru adalah pembangunan, tanah kemudian dipersepsikan sebagai kepentingan umum dalam kerangka pembangunan. Semua tanah rakyat bebas dirampas dengan mengatasnamakan pembangunan. Saat itulah terjadi banyak gejolak perampasan tanah. Orde Baru dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat, dengan ganti rugi maupun tidak. Penguasa mendasarkan kepada hukum positif, sedangkan rakyat pada hukum adat atau keterangan pengelolaan tanah sementara.  Hal ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak melakukan penyuluhan kepada rakyat tentang arti hak kepemilikan tanah. Bagi masyarakat, letter C sudah cukup menjadi bukti hak milik, padahal ketentuannya hanya diberikan hak untuk mengusahakan. Untuk menjadi hak milik, mereka harus mengurus ke Departemen Agraria untuk mendapatkan sertifikat. Karena itulah waktu Orde Baru banyak tanah mudah digusur karena penduduk hanya memiliki letter C.

Sejak tahun 1965 hingga sekarang, UUPA seperti “dipeti-eskan”. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya, sehingga konflik agraria semakin mencuat. Data konflik agraria yang diungkap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1970-2001 tercatat 1.753 kasus, yang mencakup luas tanah 10.892.203 hektar dan mengakibatkan setidaknya 1.189.482 keluarga menjadi korban. Pergantian rezim ke era reformasi tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa di pihak petani. Saat ini, muncul wacana untuk merevisi UUPA dengan anggapan UUPA sebagai sumber konflik. Padahal, sampai saat ini UUPA secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk menanggulangi konflik agraria adalah bukan merevisi UUPA namun menjalankan UUPA sebenar-benarnya.

#HariTani

#ReformaAgraria

#TanahUntukRakyat

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

Dewan Mahasiswa Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif