Mereka Pembawa Angin Segar Dari Timur

basketSelasa, 26 April 2016 yang lalu, kami mewawancarai Tim Basket Faperta UGM terkait dengan prestasi mereka menjadi Juara III di Agritech Cup 2016.

Tim Basket Faperta beranggotakan :

  1. Hizkia Satrio (Sosek 2014)
  2. Yusuf Zihni (Buper 2014)
  3. Faidza Candika (Sosek 2013)
  4. Blodot Adi Luhung (Sosek 2015)
  5. Yossi Martino (Sosek 2012)
  6. Bonaventura (Tanah 2012)
  7. Eri Robert Singchal (Buper 2015)
  8. Azhar Ismail (Sosek 2014)

dengan manajer M. Aindra Imawan (Sosek 2014).

Tim Basket Faperta berlatih seminggu dua kali secara rutin. Akan tetapi selama tiga minggu sebelum Agritech Cup 2016, mereka menambah intensitas latihannya menjadi seminggu tiga kali. Pada sesi latihan ini tidak selalu full team. Hal ini karena banyak yang membolos latihan terkait dengan kesibukan di luar basket.

Pertandingan di Agritech Cup 2016 dijalani dengan melawan tim B FTP UB, FP UNS, FP Unpad, dan tim A FTP UB. Adapun lawan yang dirasa paling berat untuk dikalahkan adalah FP Unpad.  Dengan seminggu kebersamaan tim basket Faperta di Malang, mereka melewati suka duka bersama. Di antaranya suka karena dapat menjadi lebih dekat dan mengenal satu sama lain terutama dengan anggota baru. Sedangkan adanya duka karena tim basket Faperta tidak berangkat full team akibat cidera yang dialami salah satu anggotanya.

Pengalaman yang didapat saat bertanding di Agritech Cup 2016 adalah bertemu dengan pemain-pemain hebat dan bertanding dengan jumlah non full team akibat banyak pemain yang cidera. Selain itu juga meninggalkan kesan menyenangkan, karena merasa lebih mengenal Robert dan kebetulan saat penyerahan piala adalah hari ulang tahun Blodot sehingga piala yang didapat seperti menjadi hadiah bagi Blodot.

Sebelum mengikuti Agritech Cup 2016 ini, tim basket Faperta telah beberapa kali menorehkan prestasi, diantaranya juara II Kobatani 2012 di Malang dan juara III Kobongan 2015 di Semarang. Bulan Mei mendatang, tim basket Faperta akan kembali mengikuti kejuaraan Kobongan 2016.

Sukses selalu untuk Tim Basket Faperta!

Kesejahteraan Mahasiswa

Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian

Rakyat yang Melawan

IMG_8258Oleh: Jason Tadeus

Kajian Strategi Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian

Universitas Gadjah Mada

UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di sosial media sudah menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa dari periode sebelumnya. Namun saat ini, isu tentang UKT menjadi hangat diperbincangkan kembali mengingat dampak dari UU Dikti pada tahun 2013 terkait  ternyata tidak menyelesaikan persoalan uang kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri. Lanjutkan membaca Rakyat yang Melawan

Menagih Janji Sang Menteri

DSC_0087

Sabtu, 12 Maret 2016
di Kampus Kerakyatan (katanya)

Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dari BEM KM UGM dan seluruh DEMA/BEM/LEM/LM fakultas se-UGM siang tadi melakukan aksi di halaman Gedung Grha Sabha Pramana. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi di kampus kerakyatan. Akan tetapi, sungguh disesalkan, bapak menteri ternyata tidak jadi hadir. Berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, beliau secara mendadak mendapat tugas kepresidenan. Lanjutkan membaca Menagih Janji Sang Menteri

Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Ketela Rambat
Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal ini karena letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan panjang penyinaran matahari sepanjang tahun. Anugerah tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya seolah semakin memantaskan Indonesia layaknya negeri utopis itu.

Lanjutkan membaca Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Sejarah Reforma Agraria, Lahirnya Hari Tani, dan Matinya Petani

Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah selalu berusaha merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, usaha tersebut kandas karena pergejolakan politik yang keras. Berbagai panitia telah terbentuk, namun selalu gagal dan berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960. Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada 1957, Belanda yang masih tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat terus mengulur penyelesaian Irian Barat. Kemudian Indonesia memberikan tindakan tegas dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten). Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak dipertuanan itu seperti negara dalam negara. Dengan UU No 1 tahun 1958 tersebut hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat dilakukan dengan ganti rugi. Artinya reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti-rugi untuk meminimalisasi  adanya konflik.

Titik Awal

Setelah pergulatan selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri Pertanian Soenaryo, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkan rancangan UU agraria. RUU tersebut disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”.

Dengan landasan hukum UUPA, dimulailah program reforma agraria. Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya dibagikan kepada petani tak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Namun, pelaksanaan ketiga program tersebut terhambat oleh administrasi yang buruk, korupsi, serta oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dan organisasi keagamaan. Karena pelaksanaan reforma agraria yang lamban, PKI dan BTI mengorganisasi program-program gerakan petani untuk melaksanakan UUPA sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan hambatan dari tuan tanah yang tdak mau kehilangan tanahnya atau pemilik perkebunan. Oleh karena itu, terjadilah apa yang dikenal dengan konflik agraria.

Salah satu sengketa agraria yang mencuat pada masa itu adalah Peristiwa Jengkol, terjadi di Jember dan Kediri pada November 1961. Para petani, dengan dukungan BTI, protes dan menolak pengosongan tanah yang dilakukan Perusahaan Perkebunan. Para petani diusir dengan cara mentraktor tanah tersebut. sebanyak 38 orang tewas. Konflik agraria menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tingkat nasional. Entah berapa banyak konflik besar maupun konflik kecil yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Entah berapa banyak korban nyawa terenggut, rumah, dan kerugian material lain. Akibat banyaknya konflik agraria ini, dikeluarkanlah UU No 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform untuk memberi sanksi mereka yang menolak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan UUPBH. Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan cita-cita dan semangat reforma agraria itu berhenti.

Pemerintahan Soeharto menjungkir-balikkan proses reforma agraria dan menganggap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA adalah komunis. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA.  Ketiga UU baru tersebut seolah-olah adalah penjelmaan dari UU Agraria kolonial 1870 pada periode ini yang kemudian menimbulkan lebih banyak konflik agraria sehingga semakin menambah catatan hitam sejarah agraria di Indonesia.

Ideologi Orde Baru adalah pembangunan, tanah kemudian dipersepsikan sebagai kepentingan umum dalam kerangka pembangunan. Semua tanah rakyat bebas dirampas dengan mengatasnamakan pembangunan. Saat itulah terjadi banyak gejolak perampasan tanah. Orde Baru dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat, dengan ganti rugi maupun tidak. Penguasa mendasarkan kepada hukum positif, sedangkan rakyat pada hukum adat atau keterangan pengelolaan tanah sementara.  Hal ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak melakukan penyuluhan kepada rakyat tentang arti hak kepemilikan tanah. Bagi masyarakat, letter C sudah cukup menjadi bukti hak milik, padahal ketentuannya hanya diberikan hak untuk mengusahakan. Untuk menjadi hak milik, mereka harus mengurus ke Departemen Agraria untuk mendapatkan sertifikat. Karena itulah waktu Orde Baru banyak tanah mudah digusur karena penduduk hanya memiliki letter C.

Sejak tahun 1965 hingga sekarang, UUPA seperti “dipeti-eskan”. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya, sehingga konflik agraria semakin mencuat. Data konflik agraria yang diungkap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1970-2001 tercatat 1.753 kasus, yang mencakup luas tanah 10.892.203 hektar dan mengakibatkan setidaknya 1.189.482 keluarga menjadi korban. Pergantian rezim ke era reformasi tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa di pihak petani. Saat ini, muncul wacana untuk merevisi UUPA dengan anggapan UUPA sebagai sumber konflik. Padahal, sampai saat ini UUPA secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk menanggulangi konflik agraria adalah bukan merevisi UUPA namun menjalankan UUPA sebenar-benarnya.

#HariTani

#ReformaAgraria

#TanahUntukRakyat

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

Dewan Mahasiswa Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif

Notulensi Diskusi Publik Mafia Dibalik Impor Beras

Sore hari, pada hari Rabu, 21 Mei 2015, DEMA Pertanian UGM dengan Klinik Agromina Bahari, dan Cides UGM bekerjasama untuk menyelenggarakan Diskusi Publik dengan mengambil tema “Mafia Dibalik Impor Beras”. Dihari dimana diperingati hari reformasi ini, kami berharap adanya reformasi juga pada kesejahteraan petani. Namun, harapan itu belum juga terwujud. Panggung-panggung reformasi yang digaungkan 17 tahun yang lalu telah melahirkan berbagai pemimpin yang tak satupun kebijakannya memihak kepada petani Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015 sangat bertentangan dengan semangat dan program Nawacita yang dibuat Jokowi. Dalam Inpres tersebut, pemerintah membolehkan impor beras dengan tujuan untuk menstabilisasi harga barang dan untuk menjaga persediaan beras nasional. Inpres tersebut kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita dalam hal mensejahterakan petani dengan cara melindungi tingkat pendapatan petani, serta pencanangan swasembada pangan di sektor pertanian.

Alasan itulah yang membuat kami menyelenggarakan diskusi public “Mafia dibalik impor beras”. Diskusi ini dilaksanakan di Ruang seminar KPTU, Gedung A1 lantai 3. Pada pukul 16.03 WIB diskusi dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh MC. Diskusi ini dimoderatori oleh Bagassadewo Awang, dengan menghadirkan dua orang pembicara yaitu Bapak Sukijan sebagai Ketua Majelis SPI wilayah Yogyakarta dan Bapak Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D. sebagai Dosen Fakultas Pertanian UGM. Diskusi Ini dihadiri oleh 53 orang yang berasal dari Fakultas Pertanian, FKT, FTP, Fisipol, FK, FKH, dan bahkan ada juga dari IE UMY. Diskusi berlangsung seru, diawali dengan penyampaian materi dari masing-masing pembicara selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berikut pemaparan materi dari kedua pembicara diskusi Mafia dibalik Impor beras:

SUKIJAN

Mafia beras dapat dikatakan sebagai sspekulan/tengkulak/pedagang besar/dalam skala kecil maupun menguasai jalur distribusi perdagangan beras ditingkat pasar lokal maupun tingkatan nasional. Menurut data BPS 2012-2014 produksi padi nasional relatif tumbuh, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi fenomena kenaikan harga beras dipasar. Cadangan pangan oleh Bulog pun mencapai 1,4 juta ton, hingga februari 2015. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang perlu diperhatikan masyarakat. Dari pernyataan bukti tersebut, kemudian diasumsikan bahwa munculnya kenaikan harga beras disebabkan oleh adanya ketidakberesan pada jalur distribusi.Mafia beras mampu meraih keuntungan dengan cepat dan jumlah yang besar tidak menanggung resiko seperti halnya yang dialami oleh petani, yaitu semua ancaman kegagalan panen. Namun mafia beras sendiri dengan mudahnya memperoleh keuntungan yang besar tersebut di atas penderitaan petani. Sedangkan nantinya petani harus membeli beras dengan harga yang tinggi. Fenomena ini sungguh menjadi momok dalam ketersedian pangan dan dilema bagi petani. Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah

Sikap SPI.

  1. Kisruh harga beras menunjukkan adanya mafia beras di merupakan kelemahan npemerintah.  Ketidak mampuan menjaga stok, data ini dipertanyakan apakah
  2. Indonesia benar-benar mampu menyok beras sesuai yang dikatakan oleh data yang disajikan oleh pemerintah.
  3. Ketiga. Pemerintah tidak mampu mengontrol harga pasar. Pemerintah harusnya menjadi regulator atas distribusi beras.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor terhambatnya berkurangnya ketersediaan pangan nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus banyaknya tanah pertanian yang digusur atau dampak alih fungsi lahan. Kulon progo diprediksi akan habis lahan pertaniannya, dan ini lagi-lagi akan mengurangi ketersediaan beras sementara jumlah permintaan terus menerus naik. Apabila lahan pertnaina semakin hilang, dan hasil beras tidak ada, maka akan menjadi malapetaka untuk masa depan nantinya, Salah sattu contoh ini hanya berada di kulonprogo, masih banyak daerah di Indonesia dimana lahan pertaniannya tergusur oleh pembangunan. Banyak lahan yang dikuasai oleh konglomerat, sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang lebih bermanfaat.

 BAPAK SUBEJO

Isu yang balik penting adalah irigasi. Dari beberapa data menyebutkan bahwa irigasi indonesia rusak, dan irigasi teknis hanya sedikit dari irigasi yang ada.alih fungsi lahan akhir-akhir ini menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini menjadi persoalan serius untuk ketersediaan pangan.

UU 18/2012 Tentang pangan

Pada UU ini telah dijelaskan arti sesungguhnya dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.  Pangan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan stabilitas negara. Ketika tidak ada ketidaksediaan pangan maka akan memicu ketegangan dan stabilitas negara, hal ini dapat dilihat darii program pajale yang juga melibatkan TNI untuk membantu meningkatkan  produksi pangan.indeks ketahanan pangan indonesia peringkat 5 dari negara ASEAN, rangking ini kalah dengan filipina ini mencakup tentang semua jenis pangan. Namun APBN untuk pertanian selama 2010-2014 hanya kurang dari 2% dari APBN total, padahal pertanian adalah yang mengurusi ketersediaan pangan untuk negara. Penghematan subsidi BBM dapat meningkatkan APBN, dan berdampak pada pembangunan pertanian Indonesia. Indonesia merupakan produsen beras rangking ke-3 dari negara di dunia, akan tetapi jumlah penduduk indonesia yang banyak, maka rangking untuk ketahanan pangan dan lainnya berbeda. Indonesia,distribusi beras belum merata, ada beberapa daerah yang tidak dapat memproduksi beras dan hanya mengkonsumsi, sedangkan hanya beberapa daerah yang dapat memproduksi beras. Meskipun cukup banyak daerah yang dapat menhasilakn beras, akan tetapi fenomena banyaknya beras yang keluar (ekspor) mengakibatkan ketahanan pangan masih rendah. Indonesia merupakan konsumsi perkapita terbesar di dunia pada tahun 2014.

Jika indonesia dibandingkan dengan vietnam, produktifitas di negara vietnam semakin membaik, hal ini mengindikasikan indonesia dapat mengimpor beras ke vietnam dalam jumlah yang tinggi. Karena sebagian beras diproses untuk industri, sehingga meskipun jumlah produksi tinggi, akan tetapi masih memerlukan impor. Pola tanam bulanan juga memperngaruhi ketersediaan pangan. ketika musim hujan banyak petani yang menanam sehingga dapat dipanen dengan jumlah yang tinggi, namun pada musim kemarau hanya sedikit petani yang menanam padi.

Harga beras dari waktu-ke wakru cenderung naik, meskipun beras impor masukpun beras tersebut akan ikut naik. Namun beras impor selalu berada dibawaah harga beras lokal.  HPP berdasarakan inpres dari tahun ketahun semakin naik, namun harga ditingkat petani selalu pada harga yang rendah dan sangat merugikan petani. Hal ini jugalah yang membuat Bilog kesulitan menyerap beras dari petani, karena petani enggan menjual gabah mereka kepada Bulog yang membeli gabah dengan harga sangat murah.

Isu strategis

  1. Persoalan lain yaituu bulog sekarang ini merupakan perum yang berprinsip perusahan yang tidak ingin merugi. Hal ini sebaiknya bulog perlu adanya reformasi bulog untuk kestabilan pangan.
  2. Daerah produksi di indonesia tidak merata.
  3. Sebaran luasan produksi tidak merata
  4. Sebaran musim tanam yang tidak merata
  5. Tingkat produktifitas yang masih rendah (5 ton/ha) sedangkan negara jeoang, korsel, telah mencapai 7 ton/ha
  6. Pola tanam yang berkaitan dengan ketersediaan irigasi
  7. Sistem distribusi lemah
  8. Daya serap BULOG yang rendah (sebagai perum yang tidak boleh merugi, bukan murni public service sehingga perlunya reformasi kelembagaan menjadi badan otoritas pangan berdasarkan UU pangan no. 18 /2012)
  9. Adanya indikasi kartel yaitu mafia bera meskipun ttidak resmi menengarai dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa perusahaan yang mampu menampung beras petani mencapai 2 juta ton.
  10. Beberapa data menyatakan stok beras BULOG cukup
  11. Harga beras fluktiatif dan terus merangkak naik pada musim panen
  12. Ada indikasi beras-berass dipasar diserap pihak-pihak tertentu dengan harga tinggi sehingga menyebabkan kelangkaan beras di kalangan petani dan pasar
  13. Jika terjadi kelangkaan beras maka akan memunculkan impor

Gagasan solusi

  1. Pengawasan impor yang ketaat
  2. Pengawasan tata niaga dan distribusi beras
  3. Stabilitas harga yaitu disstribusi beras standar langsung ke konsumen
  4. Validitas angka produksi, konsumsi lembaga-lembaga yang dimiliki sering simpangsiur dikelola dengan ketat karena menjadi dasar kebijakan
  5. Inisiasi direct selling yaitu koperasi produsen dan koperasi konsumen

Demikian hasil diskusi publik “Mafia Dibalik Impor Beras”, harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengawal isu ini, karena beras merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Fluktuatifnya harga beras akan mengakibatkan harga barang-barang lain ikut naik turun. Adanya manipulasi ataupun mafia yang ingin mempermainkan harga beras nasional merupakan kejahatan yang harus kita cegah. Sebagai mahasiswa, kaum intelektual yang berpihak pada keadian dan kepentingan rakyat, sudah saatnya kita menyampaikan gagasan kita untuk mencegah dan menolak adanya mafia atau oknum-oknum tertentu yang ingin mempermainkan harga dan persediaan beras nasional dan juga menolak adanya impor beras dan produk-produk pertanian lainnya yang dapat merugikan bagi petani Indonesia.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis\

Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif

Hasil Survei: Perjuangan Menolak Pembangunan Bandara diatas Lahan Produktif Pertanian Kulonprogo

Rabu, 13 Mei 2015, sebanyak 20 mahasiswa yang terdiri dari perwakilan lembaga UGM seperti: Dema Pertanian, Dema Fisipol, BEM FTP, BEM Biologi, BEM Sekolah Vokasi, LM Psikologi, dan Dema Justicia melakukan survei ke Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo. Survei ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah keadaan sekitar perumahan warga serta lahan pertanian di Desa Glagah yang merupakan satu diantara enam desa yang berencana dijadikan lokasi pembangunan bandara di Kulonprogo. Sebanyak 12 orang berangkat pada pukul 18.30 WIB, sedangkan kloter kedua berangkat pada pukul 22.40 WIB. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 80 menit. Suasana dingin dan berkabut menyelimuti kawasan Desa Glagah. Kami berkeliling sekitar, tampak banyak coretan dan poster di setiap rumah warga yang bertuliskan

Tolak Pembangunan Bandara”.. “jangan ambil lahan pertanian kami”.. “Kami hanya ingin lahan pertanian kami”dan masih banyak sekali tulisan yang berujung pada satu tujuan yaitu menolak adanya pembangunan bandara diatas lahan produktif pertanian di Kulonprogo.

Malam sudah larut, kami tiba di salah satu rumah warga, Bapak Martono, tempat kami akan menginap. Saat kami datang, kami disambut beberapa warga di sana. Awalnya mereka agak tampak ragu, sehingga kami semua diminta untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa UGM satu per satu sebagai bukti bahwa kami bukan mata-mata atau oknum yang akan mengusik ketentraman tempat tinggal dan lahan mereka di Kulonprogo. Hal ini wajar terjadi, Desa Glagah saat ini sedang berstatus daerah konflik. Peristiwa penetapan Izin Lokasi Pembangunan (IPL) bandara yang telah diterbitkan 31 Maret 2015 yang lalu, peristiwa penangkapan 4 petani Kulonprogo yang digugat dengan tuduhan perusakan fasilitas umum dan provokasi, peristiwa tuntutan pembatalan IPL oleh Lembaga bantuan Hukum Yogyakarta yang dikawal dengan aksi oleh puluhan warga Kulonprogo, peristiwa maraknya kriminalisasi terhadap warga Kulonprogo, munculnya oknum tertentu yang ingin memasang patok pembatas lahan, dan banyaknya mata-mata yang mengawasi arah gerak petani Kulonprogo membuat warga semakin hati-hati dalam menerima tamu. Namun, dengan penjelasan yang baik, kami akhirnya dapat diterima dengan baik pula.

Malam itu kami menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kami juga ditunjukkan batas-batas lahan yang akan digusur dan yang tidak digusur. Lahan tersebut seluas 635 ha, yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga. Jika digolongkan, maka warga di Kulonprogo terdiri dari 3 golongan yaitu warga yang setuju dengan pembangunan bandara di Kulonprogo, warga yang tidak setuju, dan warga yang setuju dengan bersyarat. Warga yang tidak setuju dengan pembangunan bandara adalah warga yang mempunyai lahan produktif pertanian, warga yang pro bersyarat adalah warga sekitar yang tanahnya tidak digusur dan tidak memiliki lahan pertanian, dan warga yang setuju pembangunan bandara adalah warga yang mendapat tekanan atau intimidasi dari oknum-oknum tertentu.

Jika dilihat rumah warga desa Glagah sudah termasuk cukup sejahtera. Rata-rata mereka membangun rumah sudah dengan semen dan lantai keramik. Dalam satu keluarga bisa memiliki 2-4 motor. Artinya, kehidupan mereka hanya bergantung dari pertanian saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka sejahtera. Lahan pertanian merupakan tempat bagi mereka mencari nafkah, andai saja lahan mereka harus dirampas, kemanakah mereka harus mencari pekerjaan?

Pagi hari, kami semua berkunjung ke lahan pertanian warga Glagah. Ya memang benar, tanah di lahan tersebut merupakan tanah pasiran berwarna hitam. Komoditas utama yang ditanam adalah tanaman cabai. Ribuan meter tanaman cabai tumbuh subur di lahan itu, ada juga yang menanam semangka, melon, terong, kambas, singkong, jagung, tanaman dewa, bawang merah, kedelai, kacang, dan papaya. Semua tanaman tersebut tumbuh subur. Sungguh sayang, ketika lahan sesubur itu harus dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Kita semua telah sama-sama belajar dari pengalaman, bahwa alihfungsi lahan pertanian tidak hanya menurunkan jumlah produk pertanian, tetapi juga pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi petani. Lahan pertanian di Kulonprogo tidak hanya menghidupi warganya tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di luar daerah Kulonprogo.

Memperjuangkan Lahan Pertanian Kami..

Banyak sekali orang diluar sana, ketika dihadapkan pada pilihan mana yang lebih penting “antara menjaga lahan pertanian tetap lestari atau menggantinya dengan pembangunan bandara?”. Maka 60% masyarakat awam akan memilih pembangunan bandara di lahan pertanian. Tentu pilihan ini merupakan pemikiran yang dangkal. Seharusnya kita semua berpikir jauh ke depan, di mana kebutuhan akan produk pertanian terus meningkat sepanjang tahun, sedangkan lahan pertanian terus menurun drastis. Ketika setiap lahan pertanian terus dialihfungsikan menjadi pembangunan maka lambat laun, Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya akan kekurangan lahan pertanian produktif, sehingga jumlah supply akan produk pertanian akan turun dan menyebabkan harga menjadi mahal. Mungkin saat ini kita terus saja menyepelekan akan lahan pertanian, namun suatu saat ini jika lahan pertanian telah habis, kita semua baru akan menyadari dan menyesali betapa pentingnya lahan pertanian.

Ingat!!! Lahan bandara tidak bisa menghasilkan makanan untuk kita!! Ketika hari ini kita masih saja tidak peduli dengan isu ini, mungkin kita harus berhati-hati karena bisa jadi suatu saat nanti giliran lahan tempat kita sekolah, lahan keluarga kita, dan lahan tempat keluarga kita mencari nafkah akan menjadi sasaran selanjutnya penggusuran dan alihfungsi. Ketika hal itu terjadi, maka kita barulah bisa memahami bagaimana perasaan warga di Temon saat ini, dimana mereka hidup dalam bayang-bayang penggusuran. Mereka tidur dalam mimpi buruk dan was-was akan penggusuran yang kapan saja bisa terjadi. Jujur, kami tidak rela tanah yang pada awalnya pasir gersang kemudian diolah selama berpuluh tahun hingga kini menjadi tanah yang subur dan dapat ditanami sayuran dan bebuahan harus digusur menjadi bandara. Kami tidak rela senyum anak-anak kecil yang bermain di ladang menunggu orangtua mereka bekerja harus berubah menjadi tangis pilu. Kami tidak rela jika dikemudian hari warga-warga yang baik ini, yang ramah pada kami harus kehilangan lahannya di kemudian hari. Kami tidak rela jika keringat perjuangan mengolah lahan pertanian harus berubah menjadi cucur darah dalam melawan penguasa zalim. Sungguh, kami semua membutuhkan bantuan teman-teman untuk lebih peduli dan membantu dalam mengawal isu ini, memperjuangkan hak lahan bagi petani Kulonprogo—sebelum semuanya terlambat …

Oleh karena itu, perjuangan menolak pembangunan bandara yang dibangun diatas lahan produktif pertanian adalah kebenaran. Bandara boleh saja dibangun dimana saja, asalkan tidak diatas lahan pertanian

—Martono, warga desa Glagah.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

DEMA Pertanian UGM

Bergerak Inovatif 2015

Reforma Agraria: Cita-cita Manusia-Manusia Tani yang Tidak Pernah Terwujud

Masih ingat tragedi Mesuji Lampung? Dimana kepala-kepala dipenggal dengan mudahnya layaknya menyembelih hewan kurban, demi sebidang tanah. Masih ingat dengan tragedi penggusuran lahan petani di Karawang? Masih ingat dengan tragedi pembangunan tambang pasir besi di atas lahan petani Kulonprogo? Masih ingat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang? Masih ingat? Semua konflik tersebut hanyalah beberapa kasus reforma agraria yang selalu saja meninggalkan korban terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM selalu saja terjadi akibat perebutan sebidang TANAH.

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan kita. Tanah sebagai lahan membangun rumah. Tanah sebagai lahan pertanian. Tanah sebagai lahan pembangunan. Dan tanah sebagai sumber masalah jika tidak diatur dengan baik. Penguasaan tanah di dalam negeri ini sesungguhnya telah diatur dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bisa dibilang, UUPA adalah empunya segala peraturan tentang reforma agraria.

Istilah reforma agraria bukan hal baru bagi kita, terutama kita yang berada di bidang pertanian dan perikanan. Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Dalam UU PA 1960 juga ditegaskan bahwa ruang lingkup agraria bukan hanya tanah saja, namun meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pada perjalananya, UUPA 1960 tidak pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Proses pergantian pemimpin di negeri ini sangat mempengaruhi pelaksanaan UUPA 1960  itu sendiri. Tumbangnya orde baru pada tahun 1998, yang kemudian dikenal sebagai reformasi, hanya menghasilkan rezim-rezim baru yang sedikitpun tidak mampu menjadi garda depan perubahan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia. Dari pemilu ke pemilu pasca reformasi, hanya mendudukan kepemimpinan bangsa ini pada rezim yang sangat kapitalistik. Bukan hanya bertindak sebagai penguasa yang pro dengan kaum pemodal, tetapi juga telah menjadikan nasib kaum tani semakin masuk kedalam jurang kemiskinan.

Sekian banyak produk hukum (undang-undang dan ketetapan) yang kemudian dihasilkan pada periode pasca reformasi seperti: Tap MPR Nomer IX Tahun 1999 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Perpu Nomer I Tahun 2001 yang memberikan izin menambang di hutan lindung, Undang-undang Penanaman Modal, UU Minerba, UU Konservasi Sumber Daya Alam, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Perikanan, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Semua produk hukum tersebut justru sangat bertentangan dengan semangat subtansi dari UUPA 1960 dan konstitusi dasar negara Republik Indonesia.

Jika tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Maka, rakyat mana yang telah disejahterakan dan dimakmurkan oleh Negara? Dimana perwujudan keadilan reforma agraria pemerintah kepada rakyat? Jika lebih dari 70% penduduk di negeri ini adalah petani dan nelayan, maka rakyat mana yang telah mendapatkan keadilan dalam reforma agraia?

Pada dasarnya memang pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan dengan penguasaan atas sumber produksi. Artinya bagaimanapun juga tanah sebagai sumber dari segala-segala produksi yang dapat dikelola dan diperuntukan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Di sinilah kemudian kita juga menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria sejati harus dimulai dengan penguasaan tanah sebagai alat produksi utama. Sebab tanah (dengan segala isi di dalamnya), menjadi komoditi penting yang harus dikembalikan ke tangan rakyat Indonesia. Dalam posisi ini tanah adalah modal kehidupan. Sehingga agar ia efektif, maka harus didasarkan kepada empat prinsip berikut: (i) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (ii) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan hidup berkeadilan; (iii) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, dan kebangsaan Indonesia; dan (iv) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menata kehidupan yang harmonis dan mengatasi berbagai konflik sosial.

Selain dari pada itu, kita juga ingin menegaskan bahwa reforma agraria sejati-seperti yang tertuang dalam UU PA 1960-jangan juga hanya sebatas penguasaan kembali lahan/tanah (land reform) yang sudah atau belum dirampas oleh pemilik modal. Sebab reforma agraria sejati harus meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga harus menjawab realita tatanan produksi yang timpang pada proses ekonomi rakyat. Dalam hal ini reforma agraria harus bisa menjawab pra produksi-produksi-pasca produksi (distribusi)-konsumsi dalam rangkaian ekonomi rakyat.

Adanya carut-marut pelaksanaan UUPA 1960 di negeri ini hanya akan menambah beban rakyat. Sudah cukup nyawa dikorbankan, sudah cukup maniak-maniak asing memeras kekayaan kita, sudah cukup kaum pemodal berbahagia dengan mengorbankan hak rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa perjuangan menuntut dilaksanakannya reforma agraria sesuai UUPA 1960 sama dengan  konsolidasi nasional demokrasi kerakyatan. Dimana proletarisasi negara bangsa serta marjinalisasi dan penghisapan sumber-sumber agraria republik ini sudah harus disingkirkan dan menegaskan kembali kemerdekaan nasional kedua, dimana kedaulatan negara diukur dari kedaulatan warga negaranya terhadap tanah, air, udara dan seluruh kekayaan yang dikandung oleh ibu pertiwi.

Saat ini, masyarakat di Kulonprogo tengah bergejolak mempertahankan lahan mereka yang akan dijadikan bandara. Proyek tersebut akan menggusur lahan seluas 637 Hektar yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga. Sedangkan, jumlah kepala keluarga yang akan direlokasi hanya 5 desa yaitu  472 KK dari 2.875 kepala keluarga. Lahan pengganti perumahan untuk 472 KK tersebut hanya 58 hektar saja. Ketidakjelasan dalam proses ganti rugi dan tidak adanya sosialisasi dari pihak PT Angkasa Pura I dan pemerintah, menambah daftar ketidakberesan proyek tersebut. Lagi-lagi kesejahteraan rakyat dikorbankan dengan mengatasnamakan pembangunan. Maka, dengan ini kita tegaskan bahwa, perjuangan menuntut keadilan hak rakyat atas tanah dan penolakan terhadap pembangunan bandara diatas lahan pertanian produktif di Kulonprogo adalah sebuah perjuangan besar dengan berasaskan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan Rakyat.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

DEMA Fakultas Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif 2015

Gejolak Reforma Agraria: Aksi Penolakan Pembangunan Bandara Kulonprogo Diatas Lahan Pertanian Produktif

Rabu, 22 April 2015, pukul 10.00 WIB, matahari bersinar sangat terik membakar udara siang hari itu. Namun semangat ratusan massa yang terdiri dari petani Kulonprogo, beberapa lembaga yang tergabung Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB), dan beberapa lembaga mahasiswa UGM, jauh lebih panas dan membuat gerah sedang berkumpul di lapangan Abu Bakar Ali untuk melakukan aksi menuju kantor Gubernur DIY. Bukan tanpa alasan aksi ini dibuat, melainkan untuk menuntut pencabutan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bandara Kulonprogo  yang telah diterbitkan melalui SK Gubernur DIY No 68/KEP/2015 pada tanggal 31 Maret 2015 kemarin. Dengan keluarnya IPL ini maka  ancaman penggusuran lahan warga semakin nyata. Proyek tersebut akan menggusur lahan seluas 637 Hektar yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga.

Adapaun tuntutan aksi tersebut adalah:

  1. Tolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo
  2. Tolak perampasan tanah dan Tolak MP3EI
  3. Tolak Represifitas Aparat terhadap petani
  4. Lindungi hak rakyat atas tanah
  5. Bebaskan 4 petani Kulonprogo: Sarijo, Wakidi, Trimarsudi,dan Wasio
  6. Cabut UU keistimewaan DIY (UU K no 13/Tahun 2013)

Dalam beberapa wawancara dengan salah seorang warga Kulonprogo yang ikut aksi, Bapak Wagiman mengaku memang tidak pernah ada sosialisasi mengenai proyek pembangunan tersebut. “bahkan pihak PT Angkasa Pura I juga belum pernah memberikan sosialisasi mengenai relokasi perumahan warga, pergantian tanah atau pembelian tanah tidak pernah melibatkan warga” ujar Pak Wagiman.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Pak Sipiyo, beliau mengaku bahwa sangat disayangkan bahwa lahan pertanian mereka yang sangat produktif harus beralihfungsi menjadi bandara.  Beliau juga merasa kebingunangan mencari pekerjaan dan belum jelas dimana ia akan pindah jika benar proyek bandara tersebut akan dijalankan.

Menurut salah seorang anggota WTT (Wahana Tri Tunggal), jumlah kepala keluarga yang akan direlokasi hanya 5 desa yaitu  472 KK dari 2.875 kepala keluarga. Sedangkan lahan pengganti perumahan untuk 472 KK tersebut hanya 58 hektar. Ketidakjelasan ini membuat warga tidak lagi mempercayai pemerintah dan PT Angkasa Pura I. Ada indikasi bahwa pemerintah dan pihak PT Angkasa Pura I berbohong pada warga.

Dalam aksi massa tersebut, ratusan massa dicegat oleh aparat kepolisian dan pegawai pemerintahan. Terjadi pembicaraan sengit antara perwakilan aksi massa dan pihak pemerintahan. Akhirnya perwakilan dari massa aksi yang terdiri dari perwakilan petani, perwakilan WTT, dan perwakilan BEM di UGM dapat masuk ke gedung Gubernur DIY. Dari audiensi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa “Gubernur belum bisa menemui massa aksi dan akan mengatur jadwal pertemuan dengan petani Kulonprogo pada tanggal 29 atau 30 April 2015 mendatang”. Hal inilah yang membuat kumpulan massa aksi kecewa, terutama ratusan petani yang sudah jauh-jauh dari Kulonprogo berpanas terik menuntut keadilan atas haknya. Kekecewaan inilah yang membuat beberapa oknum memprovokasi dan sempat terjadi keos dalam aksi tersebut. Terlihat beberapa aksi massa terlihat adu dorong dengan pihak aparat pemerintahan. Massa berusaha masuk dan melakukan audiensi langsung dengan Gubernur secara langsung. Mereka ingin mengaspirasikan masalah tersebut secara baik-baik supaya dicapai solusi bagi kedua belah pihak.

Ketika melihat bagaimana perjuangan para petani Kulonprogo, saya hanya bisa mengelus dada. Anak-anak kecil merengek kepanasan dan desak-desakan digendong ibunya yang ikut aksi. Nenek-nenek, kakek-kakek beruban harus menitahkan langkah lemahnya dalam tuntutan transparansi keadilan. Lalu dimana mahasiswa saat ini berada? Adakah mereka hadir mengawal atau sekedar memberikan support moral kepada Ibu-ibu yang menyelempangkan kerudung lusuh dan berdebu. Mereka semua tetap bersatu, bergandengan tangan menolak IPL pembangunan bandara Kulonprogo yang bukan hanya akan merampas rumah mereka tapi juga pekerjaan mereka.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Hak rakyat atas tanah dijamin oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria telah dilanggar, tidak terkecuali di D.I. Yogyakarta.

Lahan pertanian di Kulonprogo merupakan lahan yang agregatnya pasiran. Dimana tanah berpasir akan meloloskan banyak air, sehingga akan sangat boros untuk lahan pertanian. Butuh waktu bertahun-tahun bagi petani untuk mengolah tanah mereka supaya agregatnya menjadi lebih liat. Sekarang, tanah tersebut sudah menjadi subur. Banyak produk pertanian dihasilkan disana. Bahkan nasi, sayuran, dan bahan makanan lain yang kita konsumsi setiap hari pun juga bisa saja berasal dari lahan pertanian di Kulonprogo.

Adanya pengalihfungsian lahan pertanian ke sektor non pertanian di Kulonprogo tentu saja akan menciderai cita-cita besar pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyatnya. Pengurangan lahan yang besar tentu akan berimbas pada menurunnya produktivitas pertanian, artinya kedaulatan pangan dalam taraf regional sekalipun akan sulit diwujudkan, apalagi dalam taraf nasional. Bukannya kita semua kontra dengan pembangunan bandara di Kulonprogo, namun bukankah sebuah pembangunan yang baik seharusnya juga memperhatikan tata ruang, kontinuitas lingkungan, dan orientasi masa depan dari aspek sosial ekonomi  dari masyarakat sekitar?