Tetaplah Mencintai Tanah Airmu

llmBiodata

Nama                                    : Karina Inassyiva Rosmala

Tempat, tanggal lahir   : Banyuwangi, 10 November 1994

Departemen                     : Tanah, 2012

Hobi                                       : Jalan-jalan, ngopi

Mbak Karin merupakan mahasiswi Ilmu Tanah 2012. Prestasi yang sudah dicapainya sangat mengagumkan, yaitu berhasil mengembangkan rekayasa genetika pada tebu. Selain itu, ternyata sebelumnya mbak Karin telah menciptakan aplikasi “Duty Plant”. Lanjutkan membaca Tetaplah Mencintai Tanah Airmu

Menilik Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Per 2017 Mendatang

llCantrang merupakan salah satu dari sekian banyak alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Indonesia. Cantrang adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Bentuk konstruksi cantrang tidak memiliki medan jaring atas, sayap pendek dan tali selambar panjang. Cantrang merupakan alat tangkap Lanjutkan membaca Menilik Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Per 2017 Mendatang

Terminator pembunuh masa depan Pertanian Indonesia

145775

Apa yang terbesit dalam fikiran anda tentang benih? Tidak ada yang istimewa memang, tetapi bagi saya benih adalah sesuatu yang indah. Hal kecil yang terus hidup dan menjanjikan sebuah masa depan, seperti para petani kecil yang menjadi masa depan bangsa yang masih lapar ini. Sedikit yang terngiang bagi saya mahasiswa pemuliaan tanaman yang berkutat dengan urusan benih adalah kuliah berikut perkataan dan inspirasi dari seorang dosen yang berhasil merakit benih varietas unggul kedelai hitam dan tidak melupakan bahwa benih tersebut adalah hak petani, yang kemudian memutuskan untuk tidak mengkomersialkan hasil temuanya tersebut melainkan digunakan untuk kesejahteraan petani. Lanjutkan membaca Terminator pembunuh masa depan Pertanian Indonesia

Mereka Pembawa Angin Segar Dari Timur

basketSelasa, 26 April 2016 yang lalu, kami mewawancarai Tim Basket Faperta UGM terkait dengan prestasi mereka menjadi Juara III di Agritech Cup 2016.

Tim Basket Faperta beranggotakan :

  1. Hizkia Satrio (Sosek 2014)
  2. Yusuf Zihni (Buper 2014)
  3. Faidza Candika (Sosek 2013)
  4. Blodot Adi Luhung (Sosek 2015)
  5. Yossi Martino (Sosek 2012)
  6. Bonaventura (Tanah 2012)
  7. Eri Robert Singchal (Buper 2015)
  8. Azhar Ismail (Sosek 2014)

Lanjutkan membaca Mereka Pembawa Angin Segar Dari Timur

Rakyat yang Melawan

IMG_8258Oleh: Jason Tadeus

Kajian Strategi Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian

Universitas Gadjah Mada

UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di sosial media sudah menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa dari periode sebelumnya. Namun saat ini, isu tentang UKT menjadi hangat diperbincangkan kembali mengingat dampak dari UU Dikti pada tahun 2013 terkait  ternyata tidak menyelesaikan persoalan uang kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri. Lanjutkan membaca Rakyat yang Melawan

Menagih Janji Sang Menteri

DSC_0087

Sabtu, 12 Maret 2016
di Kampus Kerakyatan (katanya)

Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dari BEM KM UGM dan seluruh DEMA/BEM/LEM/LM fakultas se-UGM siang tadi melakukan aksi di halaman Gedung Grha Sabha Pramana. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi di kampus kerakyatan. Akan tetapi, sungguh disesalkan, bapak menteri ternyata tidak jadi hadir. Berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, beliau secara mendadak mendapat tugas kepresidenan. Lanjutkan membaca Menagih Janji Sang Menteri

Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Ketela Rambat
Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal ini karena letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan panjang penyinaran matahari sepanjang tahun. Anugerah tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya seolah semakin memantaskan Indonesia layaknya negeri utopis itu.

Lanjutkan membaca Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Sejarah Reforma Agraria, Lahirnya Hari Tani, dan Matinya Petani

Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah selalu berusaha merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, usaha tersebut kandas karena pergejolakan politik yang keras. Berbagai panitia telah terbentuk, namun selalu gagal dan berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960. Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada 1957, Belanda yang masih tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat terus mengulur penyelesaian Irian Barat. Kemudian Indonesia memberikan tindakan tegas dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten). Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak dipertuanan itu seperti negara dalam negara. Dengan UU No 1 tahun 1958 tersebut hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat dilakukan dengan ganti rugi. Artinya reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti-rugi untuk meminimalisasi  adanya konflik.

Titik Awal

Setelah pergulatan selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri Pertanian Soenaryo, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkan rancangan UU agraria. RUU tersebut disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”.

Dengan landasan hukum UUPA, dimulailah program reforma agraria. Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya dibagikan kepada petani tak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Namun, pelaksanaan ketiga program tersebut terhambat oleh administrasi yang buruk, korupsi, serta oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dan organisasi keagamaan. Karena pelaksanaan reforma agraria yang lamban, PKI dan BTI mengorganisasi program-program gerakan petani untuk melaksanakan UUPA sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan hambatan dari tuan tanah yang tdak mau kehilangan tanahnya atau pemilik perkebunan. Oleh karena itu, terjadilah apa yang dikenal dengan konflik agraria.

Salah satu sengketa agraria yang mencuat pada masa itu adalah Peristiwa Jengkol, terjadi di Jember dan Kediri pada November 1961. Para petani, dengan dukungan BTI, protes dan menolak pengosongan tanah yang dilakukan Perusahaan Perkebunan. Para petani diusir dengan cara mentraktor tanah tersebut. sebanyak 38 orang tewas. Konflik agraria menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tingkat nasional. Entah berapa banyak konflik besar maupun konflik kecil yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Entah berapa banyak korban nyawa terenggut, rumah, dan kerugian material lain. Akibat banyaknya konflik agraria ini, dikeluarkanlah UU No 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform untuk memberi sanksi mereka yang menolak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan UUPBH. Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan cita-cita dan semangat reforma agraria itu berhenti.

Pemerintahan Soeharto menjungkir-balikkan proses reforma agraria dan menganggap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA adalah komunis. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA.  Ketiga UU baru tersebut seolah-olah adalah penjelmaan dari UU Agraria kolonial 1870 pada periode ini yang kemudian menimbulkan lebih banyak konflik agraria sehingga semakin menambah catatan hitam sejarah agraria di Indonesia.

Ideologi Orde Baru adalah pembangunan, tanah kemudian dipersepsikan sebagai kepentingan umum dalam kerangka pembangunan. Semua tanah rakyat bebas dirampas dengan mengatasnamakan pembangunan. Saat itulah terjadi banyak gejolak perampasan tanah. Orde Baru dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat, dengan ganti rugi maupun tidak. Penguasa mendasarkan kepada hukum positif, sedangkan rakyat pada hukum adat atau keterangan pengelolaan tanah sementara.  Hal ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak melakukan penyuluhan kepada rakyat tentang arti hak kepemilikan tanah. Bagi masyarakat, letter C sudah cukup menjadi bukti hak milik, padahal ketentuannya hanya diberikan hak untuk mengusahakan. Untuk menjadi hak milik, mereka harus mengurus ke Departemen Agraria untuk mendapatkan sertifikat. Karena itulah waktu Orde Baru banyak tanah mudah digusur karena penduduk hanya memiliki letter C.

Sejak tahun 1965 hingga sekarang, UUPA seperti “dipeti-eskan”. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya, sehingga konflik agraria semakin mencuat. Data konflik agraria yang diungkap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1970-2001 tercatat 1.753 kasus, yang mencakup luas tanah 10.892.203 hektar dan mengakibatkan setidaknya 1.189.482 keluarga menjadi korban. Pergantian rezim ke era reformasi tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa di pihak petani. Saat ini, muncul wacana untuk merevisi UUPA dengan anggapan UUPA sebagai sumber konflik. Padahal, sampai saat ini UUPA secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk menanggulangi konflik agraria adalah bukan merevisi UUPA namun menjalankan UUPA sebenar-benarnya.

#HariTani

#ReformaAgraria

#TanahUntukRakyat

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

Dewan Mahasiswa Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif