Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Ketela Rambat
Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hal ini karena letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan panjang penyinaran matahari sepanjang tahun. Anugerah tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya seolah semakin memantaskan Indonesia layaknya negeri utopis itu.

Lanjutkan membaca Pangan Nasional: Konsumsi Pangan Lokal dan Lindungi Hak Asasi Petani

Sejarah Reforma Agraria, Lahirnya Hari Tani, dan Matinya Petani

Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah selalu berusaha merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, usaha tersebut kandas karena pergejolakan politik yang keras. Berbagai panitia telah terbentuk, namun selalu gagal dan berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960. Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada 1957, Belanda yang masih tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat terus mengulur penyelesaian Irian Barat. Kemudian Indonesia memberikan tindakan tegas dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten). Hak pertuanan artinya sang tuan tanah berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya, hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak dipertuanan itu seperti negara dalam negara. Dengan UU No 1 tahun 1958 tersebut hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Kemudian upaya mengambil alih lahan asing ke tangan rakyat dilakukan dengan ganti rugi. Artinya reforma agraria dikoordinasikan oleh pemerintah dengan cara ganti-rugi untuk meminimalisasi  adanya konflik.

Titik Awal

Setelah pergulatan selama 12 tahun, melalui prakarsa Menteri Pertanian Soenaryo, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkan rancangan UU agraria. RUU tersebut disetujui DPR pada 24 September 1960 sebagai UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial. Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September, kemudian diperingati sebagai “Hari Tani”.

Dengan landasan hukum UUPA, dimulailah program reforma agraria. Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya dibagikan kepada petani tak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Namun, pelaksanaan ketiga program tersebut terhambat oleh administrasi yang buruk, korupsi, serta oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dan organisasi keagamaan. Karena pelaksanaan reforma agraria yang lamban, PKI dan BTI mengorganisasi program-program gerakan petani untuk melaksanakan UUPA sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan hambatan dari tuan tanah yang tdak mau kehilangan tanahnya atau pemilik perkebunan. Oleh karena itu, terjadilah apa yang dikenal dengan konflik agraria.

Salah satu sengketa agraria yang mencuat pada masa itu adalah Peristiwa Jengkol, terjadi di Jember dan Kediri pada November 1961. Para petani, dengan dukungan BTI, protes dan menolak pengosongan tanah yang dilakukan Perusahaan Perkebunan. Para petani diusir dengan cara mentraktor tanah tersebut. sebanyak 38 orang tewas. Konflik agraria menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tingkat nasional. Entah berapa banyak konflik besar maupun konflik kecil yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Entah berapa banyak korban nyawa terenggut, rumah, dan kerugian material lain. Akibat banyaknya konflik agraria ini, dikeluarkanlah UU No 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform untuk memberi sanksi mereka yang menolak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan UUPBH. Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan cita-cita dan semangat reforma agraria itu berhenti.

Pemerintahan Soeharto menjungkir-balikkan proses reforma agraria dan menganggap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA adalah komunis. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA.  Ketiga UU baru tersebut seolah-olah adalah penjelmaan dari UU Agraria kolonial 1870 pada periode ini yang kemudian menimbulkan lebih banyak konflik agraria sehingga semakin menambah catatan hitam sejarah agraria di Indonesia.

Ideologi Orde Baru adalah pembangunan, tanah kemudian dipersepsikan sebagai kepentingan umum dalam kerangka pembangunan. Semua tanah rakyat bebas dirampas dengan mengatasnamakan pembangunan. Saat itulah terjadi banyak gejolak perampasan tanah. Orde Baru dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat, dengan ganti rugi maupun tidak. Penguasa mendasarkan kepada hukum positif, sedangkan rakyat pada hukum adat atau keterangan pengelolaan tanah sementara.  Hal ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak melakukan penyuluhan kepada rakyat tentang arti hak kepemilikan tanah. Bagi masyarakat, letter C sudah cukup menjadi bukti hak milik, padahal ketentuannya hanya diberikan hak untuk mengusahakan. Untuk menjadi hak milik, mereka harus mengurus ke Departemen Agraria untuk mendapatkan sertifikat. Karena itulah waktu Orde Baru banyak tanah mudah digusur karena penduduk hanya memiliki letter C.

Sejak tahun 1965 hingga sekarang, UUPA seperti “dipeti-eskan”. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya, sehingga konflik agraria semakin mencuat. Data konflik agraria yang diungkap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1970-2001 tercatat 1.753 kasus, yang mencakup luas tanah 10.892.203 hektar dan mengakibatkan setidaknya 1.189.482 keluarga menjadi korban. Pergantian rezim ke era reformasi tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa di pihak petani. Saat ini, muncul wacana untuk merevisi UUPA dengan anggapan UUPA sebagai sumber konflik. Padahal, sampai saat ini UUPA secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk menanggulangi konflik agraria adalah bukan merevisi UUPA namun menjalankan UUPA sebenar-benarnya.

#HariTani

#ReformaAgraria

#TanahUntukRakyat

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

Dewan Mahasiswa Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif

Notulensi Diskusi Publik Mafia Dibalik Impor Beras

Sore hari, pada hari Rabu, 21 Mei 2015, DEMA Pertanian UGM dengan Klinik Agromina Bahari, dan Cides UGM bekerjasama untuk menyelenggarakan Diskusi Publik dengan mengambil tema “Mafia Dibalik Impor Beras”. Dihari dimana diperingati hari reformasi ini, kami berharap adanya reformasi juga pada kesejahteraan petani. Namun, harapan itu belum juga terwujud. Panggung-panggung reformasi yang digaungkan 17 tahun yang lalu telah melahirkan berbagai pemimpin yang tak satupun kebijakannya memihak kepada petani Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015 sangat bertentangan dengan semangat dan program Nawacita yang dibuat Jokowi. Dalam Inpres tersebut, pemerintah membolehkan impor beras dengan tujuan untuk menstabilisasi harga barang dan untuk menjaga persediaan beras nasional. Inpres tersebut kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita dalam hal mensejahterakan petani dengan cara melindungi tingkat pendapatan petani, serta pencanangan swasembada pangan di sektor pertanian.

Alasan itulah yang membuat kami menyelenggarakan diskusi public “Mafia dibalik impor beras”. Diskusi ini dilaksanakan di Ruang seminar KPTU, Gedung A1 lantai 3. Pada pukul 16.03 WIB diskusi dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh MC. Diskusi ini dimoderatori oleh Bagassadewo Awang, dengan menghadirkan dua orang pembicara yaitu Bapak Sukijan sebagai Ketua Majelis SPI wilayah Yogyakarta dan Bapak Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D. sebagai Dosen Fakultas Pertanian UGM. Diskusi Ini dihadiri oleh 53 orang yang berasal dari Fakultas Pertanian, FKT, FTP, Fisipol, FK, FKH, dan bahkan ada juga dari IE UMY. Diskusi berlangsung seru, diawali dengan penyampaian materi dari masing-masing pembicara selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berikut pemaparan materi dari kedua pembicara diskusi Mafia dibalik Impor beras:

SUKIJAN

Mafia beras dapat dikatakan sebagai sspekulan/tengkulak/pedagang besar/dalam skala kecil maupun menguasai jalur distribusi perdagangan beras ditingkat pasar lokal maupun tingkatan nasional. Menurut data BPS 2012-2014 produksi padi nasional relatif tumbuh, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi fenomena kenaikan harga beras dipasar. Cadangan pangan oleh Bulog pun mencapai 1,4 juta ton, hingga februari 2015. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang perlu diperhatikan masyarakat. Dari pernyataan bukti tersebut, kemudian diasumsikan bahwa munculnya kenaikan harga beras disebabkan oleh adanya ketidakberesan pada jalur distribusi.Mafia beras mampu meraih keuntungan dengan cepat dan jumlah yang besar tidak menanggung resiko seperti halnya yang dialami oleh petani, yaitu semua ancaman kegagalan panen. Namun mafia beras sendiri dengan mudahnya memperoleh keuntungan yang besar tersebut di atas penderitaan petani. Sedangkan nantinya petani harus membeli beras dengan harga yang tinggi. Fenomena ini sungguh menjadi momok dalam ketersedian pangan dan dilema bagi petani. Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah

Sikap SPI.

  1. Kisruh harga beras menunjukkan adanya mafia beras di merupakan kelemahan npemerintah.  Ketidak mampuan menjaga stok, data ini dipertanyakan apakah
  2. Indonesia benar-benar mampu menyok beras sesuai yang dikatakan oleh data yang disajikan oleh pemerintah.
  3. Ketiga. Pemerintah tidak mampu mengontrol harga pasar. Pemerintah harusnya menjadi regulator atas distribusi beras.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor terhambatnya berkurangnya ketersediaan pangan nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus banyaknya tanah pertanian yang digusur atau dampak alih fungsi lahan. Kulon progo diprediksi akan habis lahan pertaniannya, dan ini lagi-lagi akan mengurangi ketersediaan beras sementara jumlah permintaan terus menerus naik. Apabila lahan pertnaina semakin hilang, dan hasil beras tidak ada, maka akan menjadi malapetaka untuk masa depan nantinya, Salah sattu contoh ini hanya berada di kulonprogo, masih banyak daerah di Indonesia dimana lahan pertaniannya tergusur oleh pembangunan. Banyak lahan yang dikuasai oleh konglomerat, sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang lebih bermanfaat.

 BAPAK SUBEJO

Isu yang balik penting adalah irigasi. Dari beberapa data menyebutkan bahwa irigasi indonesia rusak, dan irigasi teknis hanya sedikit dari irigasi yang ada.alih fungsi lahan akhir-akhir ini menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini menjadi persoalan serius untuk ketersediaan pangan.

UU 18/2012 Tentang pangan

Pada UU ini telah dijelaskan arti sesungguhnya dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.  Pangan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan stabilitas negara. Ketika tidak ada ketidaksediaan pangan maka akan memicu ketegangan dan stabilitas negara, hal ini dapat dilihat darii program pajale yang juga melibatkan TNI untuk membantu meningkatkan  produksi pangan.indeks ketahanan pangan indonesia peringkat 5 dari negara ASEAN, rangking ini kalah dengan filipina ini mencakup tentang semua jenis pangan. Namun APBN untuk pertanian selama 2010-2014 hanya kurang dari 2% dari APBN total, padahal pertanian adalah yang mengurusi ketersediaan pangan untuk negara. Penghematan subsidi BBM dapat meningkatkan APBN, dan berdampak pada pembangunan pertanian Indonesia. Indonesia merupakan produsen beras rangking ke-3 dari negara di dunia, akan tetapi jumlah penduduk indonesia yang banyak, maka rangking untuk ketahanan pangan dan lainnya berbeda. Indonesia,distribusi beras belum merata, ada beberapa daerah yang tidak dapat memproduksi beras dan hanya mengkonsumsi, sedangkan hanya beberapa daerah yang dapat memproduksi beras. Meskipun cukup banyak daerah yang dapat menhasilakn beras, akan tetapi fenomena banyaknya beras yang keluar (ekspor) mengakibatkan ketahanan pangan masih rendah. Indonesia merupakan konsumsi perkapita terbesar di dunia pada tahun 2014.

Jika indonesia dibandingkan dengan vietnam, produktifitas di negara vietnam semakin membaik, hal ini mengindikasikan indonesia dapat mengimpor beras ke vietnam dalam jumlah yang tinggi. Karena sebagian beras diproses untuk industri, sehingga meskipun jumlah produksi tinggi, akan tetapi masih memerlukan impor. Pola tanam bulanan juga memperngaruhi ketersediaan pangan. ketika musim hujan banyak petani yang menanam sehingga dapat dipanen dengan jumlah yang tinggi, namun pada musim kemarau hanya sedikit petani yang menanam padi.

Harga beras dari waktu-ke wakru cenderung naik, meskipun beras impor masukpun beras tersebut akan ikut naik. Namun beras impor selalu berada dibawaah harga beras lokal.  HPP berdasarakan inpres dari tahun ketahun semakin naik, namun harga ditingkat petani selalu pada harga yang rendah dan sangat merugikan petani. Hal ini jugalah yang membuat Bilog kesulitan menyerap beras dari petani, karena petani enggan menjual gabah mereka kepada Bulog yang membeli gabah dengan harga sangat murah.

Isu strategis

  1. Persoalan lain yaituu bulog sekarang ini merupakan perum yang berprinsip perusahan yang tidak ingin merugi. Hal ini sebaiknya bulog perlu adanya reformasi bulog untuk kestabilan pangan.
  2. Daerah produksi di indonesia tidak merata.
  3. Sebaran luasan produksi tidak merata
  4. Sebaran musim tanam yang tidak merata
  5. Tingkat produktifitas yang masih rendah (5 ton/ha) sedangkan negara jeoang, korsel, telah mencapai 7 ton/ha
  6. Pola tanam yang berkaitan dengan ketersediaan irigasi
  7. Sistem distribusi lemah
  8. Daya serap BULOG yang rendah (sebagai perum yang tidak boleh merugi, bukan murni public service sehingga perlunya reformasi kelembagaan menjadi badan otoritas pangan berdasarkan UU pangan no. 18 /2012)
  9. Adanya indikasi kartel yaitu mafia bera meskipun ttidak resmi menengarai dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa perusahaan yang mampu menampung beras petani mencapai 2 juta ton.
  10. Beberapa data menyatakan stok beras BULOG cukup
  11. Harga beras fluktiatif dan terus merangkak naik pada musim panen
  12. Ada indikasi beras-berass dipasar diserap pihak-pihak tertentu dengan harga tinggi sehingga menyebabkan kelangkaan beras di kalangan petani dan pasar
  13. Jika terjadi kelangkaan beras maka akan memunculkan impor

Gagasan solusi

  1. Pengawasan impor yang ketaat
  2. Pengawasan tata niaga dan distribusi beras
  3. Stabilitas harga yaitu disstribusi beras standar langsung ke konsumen
  4. Validitas angka produksi, konsumsi lembaga-lembaga yang dimiliki sering simpangsiur dikelola dengan ketat karena menjadi dasar kebijakan
  5. Inisiasi direct selling yaitu koperasi produsen dan koperasi konsumen

Demikian hasil diskusi publik “Mafia Dibalik Impor Beras”, harapannya kita sebagai mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengawal isu ini, karena beras merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Fluktuatifnya harga beras akan mengakibatkan harga barang-barang lain ikut naik turun. Adanya manipulasi ataupun mafia yang ingin mempermainkan harga beras nasional merupakan kejahatan yang harus kita cegah. Sebagai mahasiswa, kaum intelektual yang berpihak pada keadian dan kepentingan rakyat, sudah saatnya kita menyampaikan gagasan kita untuk mencegah dan menolak adanya mafia atau oknum-oknum tertentu yang ingin mempermainkan harga dan persediaan beras nasional dan juga menolak adanya impor beras dan produk-produk pertanian lainnya yang dapat merugikan bagi petani Indonesia.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis\

Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif

Hasil Survei: Perjuangan Menolak Pembangunan Bandara diatas Lahan Produktif Pertanian Kulonprogo

Rabu, 13 Mei 2015, sebanyak 20 mahasiswa yang terdiri dari perwakilan lembaga UGM seperti: Dema Pertanian, Dema Fisipol, BEM FTP, BEM Biologi, BEM Sekolah Vokasi, LM Psikologi, dan Dema Justicia melakukan survei ke Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo. Survei ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah keadaan sekitar perumahan warga serta lahan pertanian di Desa Glagah yang merupakan satu diantara enam desa yang berencana dijadikan lokasi pembangunan bandara di Kulonprogo. Sebanyak 12 orang berangkat pada pukul 18.30 WIB, sedangkan kloter kedua berangkat pada pukul 22.40 WIB. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 80 menit. Suasana dingin dan berkabut menyelimuti kawasan Desa Glagah. Kami berkeliling sekitar, tampak banyak coretan dan poster di setiap rumah warga yang bertuliskan

Tolak Pembangunan Bandara”.. “jangan ambil lahan pertanian kami”.. “Kami hanya ingin lahan pertanian kami”dan masih banyak sekali tulisan yang berujung pada satu tujuan yaitu menolak adanya pembangunan bandara diatas lahan produktif pertanian di Kulonprogo.

Malam sudah larut, kami tiba di salah satu rumah warga, Bapak Martono, tempat kami akan menginap. Saat kami datang, kami disambut beberapa warga di sana. Awalnya mereka agak tampak ragu, sehingga kami semua diminta untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa UGM satu per satu sebagai bukti bahwa kami bukan mata-mata atau oknum yang akan mengusik ketentraman tempat tinggal dan lahan mereka di Kulonprogo. Hal ini wajar terjadi, Desa Glagah saat ini sedang berstatus daerah konflik. Peristiwa penetapan Izin Lokasi Pembangunan (IPL) bandara yang telah diterbitkan 31 Maret 2015 yang lalu, peristiwa penangkapan 4 petani Kulonprogo yang digugat dengan tuduhan perusakan fasilitas umum dan provokasi, peristiwa tuntutan pembatalan IPL oleh Lembaga bantuan Hukum Yogyakarta yang dikawal dengan aksi oleh puluhan warga Kulonprogo, peristiwa maraknya kriminalisasi terhadap warga Kulonprogo, munculnya oknum tertentu yang ingin memasang patok pembatas lahan, dan banyaknya mata-mata yang mengawasi arah gerak petani Kulonprogo membuat warga semakin hati-hati dalam menerima tamu. Namun, dengan penjelasan yang baik, kami akhirnya dapat diterima dengan baik pula.

Malam itu kami menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kami juga ditunjukkan batas-batas lahan yang akan digusur dan yang tidak digusur. Lahan tersebut seluas 635 ha, yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga. Jika digolongkan, maka warga di Kulonprogo terdiri dari 3 golongan yaitu warga yang setuju dengan pembangunan bandara di Kulonprogo, warga yang tidak setuju, dan warga yang setuju dengan bersyarat. Warga yang tidak setuju dengan pembangunan bandara adalah warga yang mempunyai lahan produktif pertanian, warga yang pro bersyarat adalah warga sekitar yang tanahnya tidak digusur dan tidak memiliki lahan pertanian, dan warga yang setuju pembangunan bandara adalah warga yang mendapat tekanan atau intimidasi dari oknum-oknum tertentu.

Jika dilihat rumah warga desa Glagah sudah termasuk cukup sejahtera. Rata-rata mereka membangun rumah sudah dengan semen dan lantai keramik. Dalam satu keluarga bisa memiliki 2-4 motor. Artinya, kehidupan mereka hanya bergantung dari pertanian saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka sejahtera. Lahan pertanian merupakan tempat bagi mereka mencari nafkah, andai saja lahan mereka harus dirampas, kemanakah mereka harus mencari pekerjaan?

Pagi hari, kami semua berkunjung ke lahan pertanian warga Glagah. Ya memang benar, tanah di lahan tersebut merupakan tanah pasiran berwarna hitam. Komoditas utama yang ditanam adalah tanaman cabai. Ribuan meter tanaman cabai tumbuh subur di lahan itu, ada juga yang menanam semangka, melon, terong, kambas, singkong, jagung, tanaman dewa, bawang merah, kedelai, kacang, dan papaya. Semua tanaman tersebut tumbuh subur. Sungguh sayang, ketika lahan sesubur itu harus dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Kita semua telah sama-sama belajar dari pengalaman, bahwa alihfungsi lahan pertanian tidak hanya menurunkan jumlah produk pertanian, tetapi juga pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi petani. Lahan pertanian di Kulonprogo tidak hanya menghidupi warganya tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di luar daerah Kulonprogo.

Memperjuangkan Lahan Pertanian Kami..

Banyak sekali orang diluar sana, ketika dihadapkan pada pilihan mana yang lebih penting “antara menjaga lahan pertanian tetap lestari atau menggantinya dengan pembangunan bandara?”. Maka 60% masyarakat awam akan memilih pembangunan bandara di lahan pertanian. Tentu pilihan ini merupakan pemikiran yang dangkal. Seharusnya kita semua berpikir jauh ke depan, di mana kebutuhan akan produk pertanian terus meningkat sepanjang tahun, sedangkan lahan pertanian terus menurun drastis. Ketika setiap lahan pertanian terus dialihfungsikan menjadi pembangunan maka lambat laun, Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya akan kekurangan lahan pertanian produktif, sehingga jumlah supply akan produk pertanian akan turun dan menyebabkan harga menjadi mahal. Mungkin saat ini kita terus saja menyepelekan akan lahan pertanian, namun suatu saat ini jika lahan pertanian telah habis, kita semua baru akan menyadari dan menyesali betapa pentingnya lahan pertanian.

Ingat!!! Lahan bandara tidak bisa menghasilkan makanan untuk kita!! Ketika hari ini kita masih saja tidak peduli dengan isu ini, mungkin kita harus berhati-hati karena bisa jadi suatu saat nanti giliran lahan tempat kita sekolah, lahan keluarga kita, dan lahan tempat keluarga kita mencari nafkah akan menjadi sasaran selanjutnya penggusuran dan alihfungsi. Ketika hal itu terjadi, maka kita barulah bisa memahami bagaimana perasaan warga di Temon saat ini, dimana mereka hidup dalam bayang-bayang penggusuran. Mereka tidur dalam mimpi buruk dan was-was akan penggusuran yang kapan saja bisa terjadi. Jujur, kami tidak rela tanah yang pada awalnya pasir gersang kemudian diolah selama berpuluh tahun hingga kini menjadi tanah yang subur dan dapat ditanami sayuran dan bebuahan harus digusur menjadi bandara. Kami tidak rela senyum anak-anak kecil yang bermain di ladang menunggu orangtua mereka bekerja harus berubah menjadi tangis pilu. Kami tidak rela jika dikemudian hari warga-warga yang baik ini, yang ramah pada kami harus kehilangan lahannya di kemudian hari. Kami tidak rela jika keringat perjuangan mengolah lahan pertanian harus berubah menjadi cucur darah dalam melawan penguasa zalim. Sungguh, kami semua membutuhkan bantuan teman-teman untuk lebih peduli dan membantu dalam mengawal isu ini, memperjuangkan hak lahan bagi petani Kulonprogo—sebelum semuanya terlambat …

Oleh karena itu, perjuangan menolak pembangunan bandara yang dibangun diatas lahan produktif pertanian adalah kebenaran. Bandara boleh saja dibangun dimana saja, asalkan tidak diatas lahan pertanian

—Martono, warga desa Glagah.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

DEMA Pertanian UGM

Bergerak Inovatif 2015

Reforma Agraria: Cita-cita Manusia-Manusia Tani yang Tidak Pernah Terwujud

Masih ingat tragedi Mesuji Lampung? Dimana kepala-kepala dipenggal dengan mudahnya layaknya menyembelih hewan kurban, demi sebidang tanah. Masih ingat dengan tragedi penggusuran lahan petani di Karawang? Masih ingat dengan tragedi pembangunan tambang pasir besi di atas lahan petani Kulonprogo? Masih ingat konflik pembangunan pabrik semen di Rembang? Masih ingat? Semua konflik tersebut hanyalah beberapa kasus reforma agraria yang selalu saja meninggalkan korban terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM selalu saja terjadi akibat perebutan sebidang TANAH.

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan kita. Tanah sebagai lahan membangun rumah. Tanah sebagai lahan pertanian. Tanah sebagai lahan pembangunan. Dan tanah sebagai sumber masalah jika tidak diatur dengan baik. Penguasaan tanah di dalam negeri ini sesungguhnya telah diatur dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bisa dibilang, UUPA adalah empunya segala peraturan tentang reforma agraria.

Istilah reforma agraria bukan hal baru bagi kita, terutama kita yang berada di bidang pertanian dan perikanan. Reforma agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Dalam UU PA 1960 juga ditegaskan bahwa ruang lingkup agraria bukan hanya tanah saja, namun meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pada perjalananya, UUPA 1960 tidak pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Proses pergantian pemimpin di negeri ini sangat mempengaruhi pelaksanaan UUPA 1960  itu sendiri. Tumbangnya orde baru pada tahun 1998, yang kemudian dikenal sebagai reformasi, hanya menghasilkan rezim-rezim baru yang sedikitpun tidak mampu menjadi garda depan perubahan bagi kaum tani dan rakyat Indonesia. Dari pemilu ke pemilu pasca reformasi, hanya mendudukan kepemimpinan bangsa ini pada rezim yang sangat kapitalistik. Bukan hanya bertindak sebagai penguasa yang pro dengan kaum pemodal, tetapi juga telah menjadikan nasib kaum tani semakin masuk kedalam jurang kemiskinan.

Sekian banyak produk hukum (undang-undang dan ketetapan) yang kemudian dihasilkan pada periode pasca reformasi seperti: Tap MPR Nomer IX Tahun 1999 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Perpu Nomer I Tahun 2001 yang memberikan izin menambang di hutan lindung, Undang-undang Penanaman Modal, UU Minerba, UU Konservasi Sumber Daya Alam, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Perikanan, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Semua produk hukum tersebut justru sangat bertentangan dengan semangat subtansi dari UUPA 1960 dan konstitusi dasar negara Republik Indonesia.

Jika tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “meletakkan dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Maka, rakyat mana yang telah disejahterakan dan dimakmurkan oleh Negara? Dimana perwujudan keadilan reforma agraria pemerintah kepada rakyat? Jika lebih dari 70% penduduk di negeri ini adalah petani dan nelayan, maka rakyat mana yang telah mendapatkan keadilan dalam reforma agraia?

Pada dasarnya memang pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan dengan penguasaan atas sumber produksi. Artinya bagaimanapun juga tanah sebagai sumber dari segala-segala produksi yang dapat dikelola dan diperuntukan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Di sinilah kemudian kita juga menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria sejati harus dimulai dengan penguasaan tanah sebagai alat produksi utama. Sebab tanah (dengan segala isi di dalamnya), menjadi komoditi penting yang harus dikembalikan ke tangan rakyat Indonesia. Dalam posisi ini tanah adalah modal kehidupan. Sehingga agar ia efektif, maka harus didasarkan kepada empat prinsip berikut: (i) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (ii) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan hidup berkeadilan; (iii) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, dan kebangsaan Indonesia; dan (iv) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk menata kehidupan yang harmonis dan mengatasi berbagai konflik sosial.

Selain dari pada itu, kita juga ingin menegaskan bahwa reforma agraria sejati-seperti yang tertuang dalam UU PA 1960-jangan juga hanya sebatas penguasaan kembali lahan/tanah (land reform) yang sudah atau belum dirampas oleh pemilik modal. Sebab reforma agraria sejati harus meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga harus menjawab realita tatanan produksi yang timpang pada proses ekonomi rakyat. Dalam hal ini reforma agraria harus bisa menjawab pra produksi-produksi-pasca produksi (distribusi)-konsumsi dalam rangkaian ekonomi rakyat.

Adanya carut-marut pelaksanaan UUPA 1960 di negeri ini hanya akan menambah beban rakyat. Sudah cukup nyawa dikorbankan, sudah cukup maniak-maniak asing memeras kekayaan kita, sudah cukup kaum pemodal berbahagia dengan mengorbankan hak rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa perjuangan menuntut dilaksanakannya reforma agraria sesuai UUPA 1960 sama dengan  konsolidasi nasional demokrasi kerakyatan. Dimana proletarisasi negara bangsa serta marjinalisasi dan penghisapan sumber-sumber agraria republik ini sudah harus disingkirkan dan menegaskan kembali kemerdekaan nasional kedua, dimana kedaulatan negara diukur dari kedaulatan warga negaranya terhadap tanah, air, udara dan seluruh kekayaan yang dikandung oleh ibu pertiwi.

Saat ini, masyarakat di Kulonprogo tengah bergejolak mempertahankan lahan mereka yang akan dijadikan bandara. Proyek tersebut akan menggusur lahan seluas 637 Hektar yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga. Sedangkan, jumlah kepala keluarga yang akan direlokasi hanya 5 desa yaitu  472 KK dari 2.875 kepala keluarga. Lahan pengganti perumahan untuk 472 KK tersebut hanya 58 hektar saja. Ketidakjelasan dalam proses ganti rugi dan tidak adanya sosialisasi dari pihak PT Angkasa Pura I dan pemerintah, menambah daftar ketidakberesan proyek tersebut. Lagi-lagi kesejahteraan rakyat dikorbankan dengan mengatasnamakan pembangunan. Maka, dengan ini kita tegaskan bahwa, perjuangan menuntut keadilan hak rakyat atas tanah dan penolakan terhadap pembangunan bandara diatas lahan pertanian produktif di Kulonprogo adalah sebuah perjuangan besar dengan berasaskan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan Rakyat.

 

Direktorat Jenderal Kajian Strategis

DEMA Fakultas Pertanian UGM

Kabinet Bergerak Inovatif 2015

Gejolak Reforma Agraria: Aksi Penolakan Pembangunan Bandara Kulonprogo Diatas Lahan Pertanian Produktif

Rabu, 22 April 2015, pukul 10.00 WIB, matahari bersinar sangat terik membakar udara siang hari itu. Namun semangat ratusan massa yang terdiri dari petani Kulonprogo, beberapa lembaga yang tergabung Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB), dan beberapa lembaga mahasiswa UGM, jauh lebih panas dan membuat gerah sedang berkumpul di lapangan Abu Bakar Ali untuk melakukan aksi menuju kantor Gubernur DIY. Bukan tanpa alasan aksi ini dibuat, melainkan untuk menuntut pencabutan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bandara Kulonprogo  yang telah diterbitkan melalui SK Gubernur DIY No 68/KEP/2015 pada tanggal 31 Maret 2015 kemarin. Dengan keluarnya IPL ini maka  ancaman penggusuran lahan warga semakin nyata. Proyek tersebut akan menggusur lahan seluas 637 Hektar yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga.

Adapaun tuntutan aksi tersebut adalah:

  1. Tolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo
  2. Tolak perampasan tanah dan Tolak MP3EI
  3. Tolak Represifitas Aparat terhadap petani
  4. Lindungi hak rakyat atas tanah
  5. Bebaskan 4 petani Kulonprogo: Sarijo, Wakidi, Trimarsudi,dan Wasio
  6. Cabut UU keistimewaan DIY (UU K no 13/Tahun 2013)

Dalam beberapa wawancara dengan salah seorang warga Kulonprogo yang ikut aksi, Bapak Wagiman mengaku memang tidak pernah ada sosialisasi mengenai proyek pembangunan tersebut. “bahkan pihak PT Angkasa Pura I juga belum pernah memberikan sosialisasi mengenai relokasi perumahan warga, pergantian tanah atau pembelian tanah tidak pernah melibatkan warga” ujar Pak Wagiman.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Pak Sipiyo, beliau mengaku bahwa sangat disayangkan bahwa lahan pertanian mereka yang sangat produktif harus beralihfungsi menjadi bandara.  Beliau juga merasa kebingunangan mencari pekerjaan dan belum jelas dimana ia akan pindah jika benar proyek bandara tersebut akan dijalankan.

Menurut salah seorang anggota WTT (Wahana Tri Tunggal), jumlah kepala keluarga yang akan direlokasi hanya 5 desa yaitu  472 KK dari 2.875 kepala keluarga. Sedangkan lahan pengganti perumahan untuk 472 KK tersebut hanya 58 hektar. Ketidakjelasan ini membuat warga tidak lagi mempercayai pemerintah dan PT Angkasa Pura I. Ada indikasi bahwa pemerintah dan pihak PT Angkasa Pura I berbohong pada warga.

Dalam aksi massa tersebut, ratusan massa dicegat oleh aparat kepolisian dan pegawai pemerintahan. Terjadi pembicaraan sengit antara perwakilan aksi massa dan pihak pemerintahan. Akhirnya perwakilan dari massa aksi yang terdiri dari perwakilan petani, perwakilan WTT, dan perwakilan BEM di UGM dapat masuk ke gedung Gubernur DIY. Dari audiensi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa “Gubernur belum bisa menemui massa aksi dan akan mengatur jadwal pertemuan dengan petani Kulonprogo pada tanggal 29 atau 30 April 2015 mendatang”. Hal inilah yang membuat kumpulan massa aksi kecewa, terutama ratusan petani yang sudah jauh-jauh dari Kulonprogo berpanas terik menuntut keadilan atas haknya. Kekecewaan inilah yang membuat beberapa oknum memprovokasi dan sempat terjadi keos dalam aksi tersebut. Terlihat beberapa aksi massa terlihat adu dorong dengan pihak aparat pemerintahan. Massa berusaha masuk dan melakukan audiensi langsung dengan Gubernur secara langsung. Mereka ingin mengaspirasikan masalah tersebut secara baik-baik supaya dicapai solusi bagi kedua belah pihak.

Ketika melihat bagaimana perjuangan para petani Kulonprogo, saya hanya bisa mengelus dada. Anak-anak kecil merengek kepanasan dan desak-desakan digendong ibunya yang ikut aksi. Nenek-nenek, kakek-kakek beruban harus menitahkan langkah lemahnya dalam tuntutan transparansi keadilan. Lalu dimana mahasiswa saat ini berada? Adakah mereka hadir mengawal atau sekedar memberikan support moral kepada Ibu-ibu yang menyelempangkan kerudung lusuh dan berdebu. Mereka semua tetap bersatu, bergandengan tangan menolak IPL pembangunan bandara Kulonprogo yang bukan hanya akan merampas rumah mereka tapi juga pekerjaan mereka.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Hak rakyat atas tanah dijamin oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria telah dilanggar, tidak terkecuali di D.I. Yogyakarta.

Lahan pertanian di Kulonprogo merupakan lahan yang agregatnya pasiran. Dimana tanah berpasir akan meloloskan banyak air, sehingga akan sangat boros untuk lahan pertanian. Butuh waktu bertahun-tahun bagi petani untuk mengolah tanah mereka supaya agregatnya menjadi lebih liat. Sekarang, tanah tersebut sudah menjadi subur. Banyak produk pertanian dihasilkan disana. Bahkan nasi, sayuran, dan bahan makanan lain yang kita konsumsi setiap hari pun juga bisa saja berasal dari lahan pertanian di Kulonprogo.

Adanya pengalihfungsian lahan pertanian ke sektor non pertanian di Kulonprogo tentu saja akan menciderai cita-cita besar pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyatnya. Pengurangan lahan yang besar tentu akan berimbas pada menurunnya produktivitas pertanian, artinya kedaulatan pangan dalam taraf regional sekalipun akan sulit diwujudkan, apalagi dalam taraf nasional. Bukannya kita semua kontra dengan pembangunan bandara di Kulonprogo, namun bukankah sebuah pembangunan yang baik seharusnya juga memperhatikan tata ruang, kontinuitas lingkungan, dan orientasi masa depan dari aspek sosial ekonomi  dari masyarakat sekitar?

Jangan Biarkan Rembang Sendiri

 

Kronologi Isu

Sebenarnya, isu pembangunan pabrik semen di daerah Rembang sudah terjadi sejak lama. Secara umum, kami sudah sangat terlambat untuk mengawal kasus ini, namun bagi kami tidak ada kata yang telat untuk mencari titik kebenaran. Adanya aksi dari warga Rembang ke rektorat UGM membuka mata kami untuk mencari lebih jauh seperti apa masalah yang terjadi.

Pada tanggal 15 Juni 2014, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng-Rembang (JMPPK Rembang) mendapatkan informasi bahwa akan ada acara peletakan batu pertama pendirian pabrik Semen Indonesia di sekitar daerah mereka. Pada tanggal 16 Juni 2014, warga yang menolak adanya pembangunan pabrik Semen Indonesia menggelar aksi untuk menghadang pelaksanaan peletakan batu pertama tersebut, namun, aksi warga ini harus berhadapan dengan aparat kepolisisan.

Pada tanggal 19 Maret 2015, diadakan sidang PTUN terkait pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di daerah Rembang yang dinilai telah melanggar AMDAL dan peraturan UU daerah Jawa Tengah. Hari itu agendanya adalah mendengarkan saksi ahli dari PT Semen Indonesia yaitu Heru Hendrayana (pakar Hidrologi) dan Eko Haryono (pakar karst). Menurut Bapak Heru yang ahli Hidrologi menyatakan bahwa “batu gamping adalah batu yang tidak memiliki pori-pori, sehingga bukan batu yang menyimpan air.” Sedangkan, Eko Haryono mengatakan bahwa batuan karst yang ada di daerah Rembang masih berumur muda sehingga di lokasi itu dapat dilakukan penambangan. Intinya adalah kedua ahli tersebut membenarkan penambangan pada kawasan karst di daerah Rembang.

Kesaksian inilah yang menyulut api kemarahan masyarakat Rembang. Pada tanggal 20 Maret 2015, pagi-pagi benar, beberapa rombongan bus Rembang yang mayoritas diisi oleh kaum hawa datang ke UGM untuk menuntut dua orang dosen UGM yang menjadi saksi ahli bagi PT Semen Indonesia dalam sidang PTUN. Warga Rembang ini menuntut dua orang dosen UGM untuk menarik kata-katanya dan menyampaikan kesaksian yang jujur di dalam sidang PTUN.

Benar dan Salah

Selain Heru Hendrayana (pakar Hidrologi) dan Eko Haryono (pakar karst) dari UGM yang telah membenarkan penambangan pada kawasan karst Rembang, saksi ahli dari UI, Dr. Suyud Warno Utomo menyatakan bahwa dalam penyusunan AMDAL tidak mungkin ada manipulasi atau kebohongan yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, sehingga AMDAL PT Semen Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria. Sedangkan menurut beberapa LSM, kawasan karst adalah salah satu kawasan unik yang harus dijaga karena kawasan tersebut dapat menjadi penyimpan air atau resapan air bagi warga di sekitarnya.

Sebenarnya masih banyak lagi kesaksian dari akademisi mengenai pro kontra karst yang ada di daerah Rembang. Ada yang mengatakan kawasan karst tidak dapat ditambang karena dilindungi dan dapat menjadi daerah resapan air, dan ada juga yang mengatakan bahwa daerah karst dapat dilakukan penambangan karena karst adalah batuan tanpa pori-pori sehingga tidak dapat menyimpan air. Adanya perbedaan pendapat dari para pakar tentu membuat kita sebagai orang awam menjadi bingung dalam menentukan sikap. Apakah ada pakar yang melakukan kebohongan atau bersaksi palsu? Kami tidak tahu dan juga tidak ingin berprasangka buruk tanpa memberikan bukti. Bagi kami, wajar ketika para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda atau bertentangan satu sama lain. Sangat dimungkinkan ketika salah satu pakar melakukan kesalahan dan itu wajar terjadi. “Seorang akademisi boleh saja melakukan kesalahan (jika itu tidak disengaja), namun JANGAN sampai seorang akademisi memberikan pernyataan yang BOHONG”.

 Batu Karst oh Batu Karst

Bentang lahan karst memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Bentang lahan karst menyediakan jasa ekosistem seperti air bersih, bahan-bahan material, dan menjadi agen pengendali perubahan iklim (Brinkmann dan Jo Garren, 2011). Di samping sumberdaya air, kawasan karst memiliki berbagai sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti sumberdaya lahan, sumberdaya hayati, dan potensi bentang lahan baik permukaan ataupun bawah permukaan (Suryatmojo, 2006). Kawasan karst memiliki fungsi ekosistem yang serupa dengan hutan rimba yaitu sebagai pengatur tata air khususnya air bawah tanah dan penyimpan potensi karbon. Kerusakan lingkungan pada bentang lahan karst seperti akibat penambangan akan mengakibatkan matinya sumber air bawah tanah yang berlimpah. Kondisi permukaan wilayah bertopografi karst pada umumnya kering dan kritis. Namun demikian, di bagian bawah permukaan terdapat potensi sumber air yang sangat berlimpah.

Sifat batuan karbonat ataupun dolomit yang menjadi penyusun utama bentang lahan karst adalah memiliki banyak rekahan, celah, dan rongga pada bagian permukaan. Bagian tersebut dinamakan dengan zona epikarst. Zona ini menjadi zona penangkap air yang jatuh ditempat tersebut. Celah, rekah, dan rongga tersebut akan terhubung dengan lorong-lorong konduit yang berada di zona vadose yang berada dibawah zona epikarst. Air yang ada di permukaan pada zona epikarst akan terresap ke lorong sungai bawah tanah melalui rekahan-rekahan tersebut menuju lorong-lorong sungai bawah tanah di zona vadose. Zona vadose merupakan bagian batuan karbonat yang tebal, dan tidak banyak memiliki rekah. Pada zona ini lorong-lorong konduit terbentuk. Lorong konduit ini dapat dilihat dalam bentuk gua ataupun lorong sungai bawah tanah. Penambangan di wilayah karst ini biasanya mengambil batu gamping hingga mencapai lapisan zona vadose. Penggalian batu gamping seperti pada bukit-bukit karst akan menghilangkan zona epikart yang sangat penting sebagai lapisan penangkap air. Hilangnya zona epikart ini tentu saja akan mematikan imbuhan air ke dalam lorong-lorong konduit atau sungai-sungai bawah tanah. Air tidak dapat terresapkan ke dalam jaringan sungai bawah tanah tersebut. Air akan melimpas di permukaan dan dapat membentuk air larian dengan volume yang besar dan banjir. Akibatnya tentu adalah matinya sungai-sungai bawah tanah, matinya mata air di kawasan karst, serta potensi bencana banjir pada saat hujan. Penelitian yang dilakukan oleh Risyanto dkk (2001) meyebutkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penambangan dolomit meliputi perubahan relief, ketidakstabilan lereng, kerusakan tanah, terjadinya perubahan tata air permukaan dan bawah permukaan, hilangnya vegetasi penutup, perubahan flora dan fauna, meningkatnya kadar debu dan kebisingan.

Karst di Rembang

Secara umum berdasarkan lama pembentukannya, karst dibagi menjadi 3 macam yaitu karst muda, karst peralihan, dan karst tua. Batuan karst yang potensial air tanah adalah batu karst yang banyak mengandung rongga yang saling berhubungan sehingga dapat membentuk saluran air bawah tanah. Batu karst yang seperti ini hanya ditemui pada daerah karst yang telah berkembang proses kartsifikasinya seperti pada batuan karst peralihan dan karst tua. Batuan karst peralihan dan karst tua inilah yang dapat menyimpan air karena memiliki rongga-rongga yang saling berhubungan. Sedangkan proses kartsifikasi di Rembang masih bersifat awal atau muda dan proses pembentukan rongga-rongga bawah permukaan belum berkembang, sehingga tidak dapat menyimpan air.

Klaim Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng-Rembang (JMPPK Rembang)

Berikut dugaan pelanggaran hukum mengenai pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang (Suara Agraria, 2015):

  1. Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung  geologi.
  2. Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.
  3. Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
  4. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
  5. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  6. Pengawasan sosial; b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan /c. Menyampaikan informasi dan atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;; c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun ketidaktransparanan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Ketidaktransparanan dan ketidakadilan ini muncul dalam proses penyusunan AMDAL, kebohongan publik dengan menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini.
  7. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 7. Temuan KOMNAS HAM akan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gunem Rembang harus segera ditindak tegas. Aparat POLRI dan TNI harus netral.

Apakah Pembangunan Pabrik Melanggar AMDAL?

Dalam diskusi bersama Bapak Namastra Probosunu selaku dosen ekologi FPN yang sering berkecimpung dalam penyusunan AMDAL mengatakan bahwa, “apabila dalam suatu masyarakat menolak suatu pembangunan pabrik maka AMDAL dari pabrik tersebut dinyatakan tidak  lolos atau tidak sah”. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut muncul pertanyaan di pikiran saya, “bagaimana bisa AMDAL PT Semen Indonesia sah, jika masih banyak warga yang menentang adanya pembangunan pabrik PT Semen Indonesia?”

Setelah ditelisik lebih dalam, menurut Harsanto Nursandi, pakar hukum administrasi Negara, mengatakan bahwa, “sosialisasi AMDAL tidak harus melibatkan seluruh masyarakat, melainkan cukup dengan azas keterwakilan, karena sangat tidak mungkin semua warga diundang dalam suatu acara sosialisasi”. Artinya dalam sosialisasi penyusunan AMDAL bisa saja pihak PT Semen Indonesia hanya mengundang perwakilan warga yang mendukung pembangunan tersebut, sehingga secara secara azas keterwakilan adanya sosialisasi kepada warga sudah dinyatakan sah atau lolos verifikasi.

Dampak Pembangunan Pabrik

Naif jika kita menolak dengan mentah-mentah pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di daerah Rembang, karena sebenarnya adanya pabrik semen di Rembang juga akan meningkatkan adanya pembangunan. Bangunan-bangunan yang kita miliki, gedung-gedung tempat kita belajar, rumah tempat tinggal kita semuanya terbuat dari semen, karst. Bayangkan betapa sentralnya kebutuhan Negara ini akan semen dalam rangka melaksanakan proses perbaikan sarana dan pra sarana bagi kesejahteraan masyrakat Indonesia. Kalau di daerah Rembang tidak boleh ditambang karstnya lalu bagaimana kita menghasilkan semen? Kalau semua daerah karst tidak boleh ditambang, lalu bagaimana Negara ini bisa menghasilkan semen untuk pembangunan?

Secara social adanya pembangunan pabrik semen di daerah Rembang akan menyerap tenaga kerja di sekitar pabrik. Warga-warga desa yang masih menganggur akan diberdayakan dan dipekerjakan di pabrik tersebut. Secara umum, masuknya industry dari suatu daerah akan mendorong semakin banyak investor untuk datang, sehingga pertukaran ekonomi di daerah Rembang akan semakin kuat. Adanya industry di daerah rembang juga akan memicu terjadinya pembangunan sarana dan pra sarana yang baik seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain.

Namun harus kita sadari bahwa pembangunan pabrik PT Semen Indonesia juga memberikan dampak buruk. Adanya penyerapan tenaga kerja warga Rembang oleh pabrik PT Semen Indonesia memang benar terjadi, namun seberapa besar presentase penyerapan tenaga kerja tersebut? Pekerjaan apakah yang akan didapat oleh warga Rembang yang rata-rata berpendidikan rendah? Pastilah itu hanya sebagai seorang buruh atau tukang angkat barang yang tidak menghasilkan uang seberapa dibandingkan dengan kerusakan alam di sekitar perumahan mereka. Setiap pembangunan selalu memberikan dampak, apalagi jika melakukan pembangunan industri yang besar. Dampak penambangan pada umumnya adalah 70% menyebabkan pencemaran air permukaan, 65% menyebabkan pencemaran air tanah, 50% menyebabkan pencemaran tanah, 35% berpengaruh pada kesehatan manusia, 25% menyebabkan kerusakan flora, dan pencemaran udara 20%. Jadi seberapapun canggih penambangan tersebut, pasti selalu menimbulkan pencemaran (polusi). Penambangan di Indonesia pada umumnya melakukan penambangan di permukaan, sehingga harus menebangi pohon-pohonnya dahulu kemudian mengeruk bahan tambang tersebut. Artinya dalam penambangan karst akan terjadi proses pemindahan top soil (tanah yang subur dan cocok untuk pertanian). Kekhawatiran ketika pembangunan semen terjadi adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak, polusi, dan daerah resapan air menjadi hilang.

Kawasan karst bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan. Namun pemanfaatannya haruslah dilakukan dengan benar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak ekologis yang akan muncul. Pertimbangan keuntungan ekonomi jangka pendek sangatlah tidak berarti jika akan menimbulkan kesengsaraan di masa yang akan datang. Sumberdaya karst dapat disebut sebagai sumberdaya yang tidak terbaharui karena memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk membentuk bentang lahan tersebut. Penetapan kawasan bentang lahan karst sebagai kawasan lindung geologi patut diperhatikan dan diindahkan. Kawasan karst ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 tahun 2012. Kawasan karst ini merupakan kawasan yang unik dan sangat berbeda dengan ekosistem lainya. Perubahan sekecil apapun akan berdampak pada perubahan fungsi ekosistemnya. Dampak yang langsung dan nyata tentu akan kembali pada manusia terutama yang bertempat tinggal di kawasan tersebut dan sekitarnya. Matinya sumber air bawah tanah akan dengan segera dirasakan bersamaan dengan hilangnya zona epikarst yang ada. Hilangnya biota goa seperti kelelawar yang mampu meredam hama serangga pertanian akan terjadi sejalan dengan perubahan mikroklimat dalam gua.

Komoditas Pertanian Unggulan di Rembang

Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang sebesar 45.58 persen (tahun 2010). Setelah sektor pertanian, sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Rembang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi pembentukan terhadap PDRB sebesar 16.80 persen pada tahun 2010. Setiap Kecamatan di Kabupaten Rembang memiliki komoditi unggulan dan UMKM unggulan, Komoditi Padi Sawah menjadi komoditi yang diunggulkan dihampir semua kecamatan di Kabupaten Rembang.  Selain Komoditas Padi, komoditi perkebunan Jagung menjadi komoditi yang diunggulkan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Rembang, kecuali di Kecamatan Pamotan dan Kaliori. Komoditi perkebunan lain yang diunggulkan di beberapa kecamatan antara lain Komoditi Tebu, Kacang-kacangan (Kacang Tanah dan Kedelai), dan mangga. Sedangkan komoditas tanaman sayur-sayuran yang menjadi unggulan, yakni tanaman cabai merah varietas tampar yang merupakan plasma nutfah asli Rembang yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai Varietas Unggul Nasional dengan Nomor SK Mentan : 82/Kpts/TP.240/2/95 dan memiliki karakteristik rasa sangat pedas, buah tidak mudah busuk, warna merah cerah, dan produktivitasnya mencapai 11,25 ton/ha serta harganya cukup bersaing di pasaran. Produktivitasnya masih bisa dikembangkan dan bisa dijadikan daya tarik investasi karena sentra produksi cabai merah tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sarang, Kragan, sulang, Sale, Kaliori, dan Sumber. Maka ketika sebagian besar lahan pertanian dan di sekitar pertanian dibangun pabrik semen maka komoditas andalan di Rembang akan turun drastis, dan sector pertanian memegang 45,58% PDRB daerah Rembang hanya tinggal kenangan.

Sikap

Adanya pembangunan PT Semen Indonesia di daerah Rembang sejatinya akan menghasilkan semen sebagai bahan utama pembangunan. Namun, keberadaan PT Semen tersebut juga akan menyedot banyak masalah dalam hal ekologi dan  pertanian warga Rembang. Sebaik apapun pengelolaan AMDAL PT Semen Indonesia, pasti tetap akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Kita telah sama-sama belajar dari pengalaman PT Freeport di Papua dan PT Newmont di Nusa Tenggara yang telah menyulap alam hijau menjadi tanah gersang bersungai penuh logam berat. Berdasarkan survei WALHI, setidaknya 70% menyebabkan pencemaran air permukaan, 65% menyebabkan pencemaran air tanah, 50% menyebabkan pencemaran tanah, 35% berpengaruh pada kesehatan manusia, 25% menyebabkan kerusakan flora, dan pencemaran udara 20%. Ya, sebaik apapun pengelolaan AMDAL PT Semen Indonesia pasti akan berdampak pada lingkungan dan pertanian. Terganggu irigasi pertanian, kerusakan tanah, pencemaran air, polusi udara, penebangan hutan yang merusak flora dan fauna, dan hilangnya plasma nutfah asli Rembang yang berdaya saing tinggi adalah beragam ketakutan yang akan dirasakan ketika pembangunan pabrik semen tersebut tidak memperhatikan factor lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, DEMA Fakultas Pertanian UGM memberikan sikap:

  1. DEMA FPN akan terus mengawal isu pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang dan mengajak rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat untuk berpartispiasi aktif dalam mengawal isu tersebut.
  2. Menuntut pihak-pihak (polisi/TNI/oknum ) yang melakukan tindakan kriminalisasi kepada petani dan warga Rembang
  3. Menolak adanya alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
  4. Menolak adanya praktik pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang yang tidak berwawasan lingkungan dan merusak kawasan pertanian di sekitarnya.

 

Diskusi ini dipersembahkan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, KAB, dan BPPM Primordia

Anasilis Sosoal Hari Nelayan “Menelisik Kehidupan Nelayan di Pantai Sadeng”

Tanggal 6 April diperingati sebagai hari Nelayan Indonesia. Berakne macam ikan dan hasil laut yang kita konsumsi tentu saja diperoleh dari jerih payah para nelayan dalam berlayar dilaut mencari berkah yang dituruhkan Tuhan ke Bumi. Nelayan, profesi yang penuh resiko menjadikannya pekerjaan yang sangat berharga. Lima jam perjalanan telah ditempuh dari Kampus UGM menuju wilayah Pantai Sadeng pada hari Sabtu, 21 Maret 2015. Kami, Mahasiswa Fakultas Pertanian yang terdiri dari DEMA Pertanian, Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan dan Klinik Agromina Bahari melakukan perjalanan menuju Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjalanan ini dilakukan semata-mata untuk mencari segala informasi tentang keadaan nelayan sekarang.

Bagaimana sesungguhnya kondisi sebenarnya nelayan saat ini perlulah untuk diperhatikan. Bukan sekedar karena issue UU, Menteri Susi, tapi juga mengenai kepedulian kita terhadap nelayan sebagai salah satu pahlawan pangan Indonesia. Pantai Sadeng, salah satu pantai yang berlokasi di wilayah Gunung Kidul ini memiliki pelabuhan terbesar di Yogyakarta. Nelayan yang melaut melalui pantai Sadeng berdatangan dari berbagai daerah, jumlahnya cukup banyak. Puluhan kapal kecil dan belasan kapal besar berlayar menuju pantai selatan berangkat dari Pantai Sadeng, Gunung Kidul.

Analisisi sosial dilakukan untuk mengetahui Indeks Pengembangan Manusia Nelayan di Pantai Sadeng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. (Mulyani, 2009). IPM (Indeks Pembangunan Manusia) disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu:

  1. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.
  2. Pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua pertiga) dan angka rata-rata lama sekolah (bobotnya sepertiga).
  3. Kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestic dimasing-masing Negara. (Astri, 2013). Analisis sosial ini dilakukan sekaligus untuk mengetahui indeks ekonomi masyarakat nelayan dengan mencari informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, modal yang harus dikeluarkan, serta berbagai macam informasi tentang kehidupan nelayan. Sebanyak lima belas dari duapuluh orang nelayan berusia lebih dari tigapuluh tahun hingga usia lima puluh tahun. Sembilan puluh persen nelayan yang kami temui, tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mereka lebih banyak focus dalam usaha mencari ikan di laut. Dua dari 20 nelayan bekerja sebagai peternak dan pekerja bengkel. Mari sejenak kita mengetahui sedikit dari kebiasaan para nelayan dalam mencari ikan. Di Pantai Sadeng, kita bisa mengelompokkan nelayan menjadi dua macam menurut cara melautnya. Ada nelayan yang mencari ikan dengan kapal kecil, dan ada pula yang menggunakan kapal besar.

Pertama tama, kita bahas dulu pola penangkapan Kapal Kecil di Pelabuhan Pantai Sadeng. Nelayan yang biasanya dipanggil dengan ABK ini setiap hari memasang jaringnya berkisar antara 10 hingga 30 mil dari ujung pantai. Satu kapal kecil akan membawa tiga sampai lima orang nelayan yang bekerjasama menangkap ikan. Mereka biasa berangkat sehabis subuh dan kembali lagi ke daratan menjelang dzuhur. Jaring yang telah dipasang akan diambil sehari setelahnya, sehingga bisa dikatakan frekuensi hauling nelayan dengan kapal kecil adalah satu kali sehari. Hasil tangkapannya bermacam-macam tergantung dari musim-musim berbagai jenis ikan yang didapat.

Biasanya, ABK mendapat 10 hingga 25 kg dalam sekali melaut. Jika musim sedang bagus, mungkin hasil laut bisa mencapai beberapa nominal kwintal. Namun tak jarang juga sekembalinya nelayan dari melaut, hasil tangkapan nelayan bisa sebanyak 0 kg. Artinya, nelayan tidak membawa hasil apapun untuk dibawa pulang maupun dijual. Padahal, untuk melaut satu kapal memerlukan modal sebanyak 200 hingga 500 ribu rupiah. Yang kedua adalah Nelayan dengan kapal besar yang berisikan belasan hingga puluhan orang dalam sekali pemberangkatan.

Kapal besar mampu melaut sejauh ratusan mil dari ujung pantai Sadeng. Waktu pelayaran nelayan dengan kapal besar begitu panjang, bahkan bisa berhari-hari. Biasanya nelayan melaut selama tujuh hari dengan hasil 10-15 ton sekali melaut (1 ton=1.000kg). Hasil tangkapan ini bisa berkali-kali lipat disbanding dengan hasil tangkapan kapal kecil karena kapal besar bisa melaut lebih ke-tengah samudra, sehingga ikan-ikan dan hewan laut bisa lebih senang masuk ke jaring mereka. Meskipun begitu, menurut hasil wawancara kami pendapatan kedua macam nelayan ini tidak jauh berbeda. Mereka harus membaya cukup mahal untuk biaya sewa kapal atau bagi hasil dengan pemilik kapal.

Nelayan kapal kecil meskipun pendapatannya tidak cukup besar, pemilik kapal tetaplah mengantongi 25% hasil tangkap sekali melaut. Bagi kapal besar, pemilik kapal akan mendapatkan bagian 50% dari hasil tangkapnya. Sedangkan 50% lainnya dibegi-bagikan kepada 15-25 awak kapal yang ikut melaut. Pendapatan nelayan memang tidak menentu, maka wajar jika nelayan tidak bisa memprediksi berapa pendapatannya selama satu bulan. Mayoritas nelayan memperkirakan pendapatannya sekitar 1-3 juta perbulan. Perlu diketahui bahwa system bagi hasil telah diatur oleh pemerintah dengan UU Bagi Hasil, namun dalam pelaksanaannya nelayan masih menggunakan aturan kebiasaan dalam sistem bagi hasil.

Harga-harga kebutuhan hidup dan jumlah tanggungan keluarga menjadi beban tersendiri bagi kehidupan nelayan. Harga bahan-bahan pokok di pesisir pantai tidaklah semurah yang kita temukan di pertengahan kota. Apalagi harga BBM sebagai modal utama menjalankan mesin perahu untuk melaut harganya bisa mencapai 9.000 rupiah perliter, belum termasuk fluktuasi harga BBM yang terjadi pada saat ini. Cuaca dan gelombang air laut yang pasang surut acap kali menjadi ancaman bagi keselamatan nelayan saat melaut. Untunglah semua ikan yang didapat oleh nelayan dibeli oleh pengepul ikan. Jadi, tidak ada ikan yang akan bersisa dipelabuhan. Bahkan ikan di perairan Indonesia diperebutkan oleh Negara-negara tetangga seperti Taiwan dan China.

Sayangnya, di Pantai Sadeng belum ada upaya pengolahan ikan untuk meningkatkan daya jual ikan. Sebanyak 55% nelayan yang kami temui, pendidikan terakhirnya adalah setingkat Sekolah Dasar. Nelayan yang memiliki anak, justru merasa bingung bagaimana menyekolahkan putra-putrinya karena disekitar pantai tidak ada fasilitas sekolah. Puskesmas paling dekat dengan bibir pantai berjarak sembilan kilometer. Nelayan merasa kebingungan mencari tempat untuk berobat jika terkendala kesehatan, apalagi jika telah usai melaut. Saat putra-putri mereka sakit, para nelayan tidak tahu harus kemana untuk membawa mereka berobat.

Dilihat dari analisis sosial ini, Indeks Perkembangan Manusia di daerah Sadeng memiliki ketimpangan pada Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikannya. Jumlah Nelayan yang memenuhi wajib belajar 9 tahun tidaklah banyak, pun seharusnya hal ini tidak berulang kepada anak-anak mereka. Pusat layanan kesehatan yang jauh dari rumah-rumah dan kondisi tempat tinggal nelayan yang sempit memberikan ruang kepedulian kita terhadap angka harapan hidup para nelayan. Meskipun penghasilan nelayan telah diatas UMR, tidak seharusnya meluruhkan kepedulian kita terhadap para nelayan. Kondisi yang tidak pasti dan ancaman atas penindasan masih banyak terjadi di sekitar mereka. Biro Riset dan Pengembangan DEMA FPN dan Kastrat KMIP bersama segenap anggota Advokasi DEMA FPN, Kastrat DEMA FPN, dan Keilmuan Klinik Agromina Bahari. Kami, panitia Hari Nelayan.

 

 

Referensi:

Maryani, Tri. 2009. Analisis indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah.

Astri, Meylina, Sri I. N., Harya K. W. 2013. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan bisnis vol 1 (1) : 77-102

Surat Kecil untuk Presiden Jokowi #100hariJokoWidodo

Dari Pertanian untuk Indonesia

Kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, apa kabar Bapak sekeluarga di 100 hari Kepemimpinan Bapak sebagai Presiden RI? Kami harap Bapak sekeluarga baik-baik saja di Istana Negara. Sayang seribu sayang, keadaan Bapak tidak sebanding dengan keadaan pertanian di Indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik. Saat ini 28,5 juta penduduk Indonesia berstatus miskin, dan 18 juta diantara berasal dari pedesaaan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Jumlah rata-rata pendapatan petani di Indonesia sekitar Rp 1 juta per bulan atau sekitar 30 ribu per hari.

Bayangkan Pak,

Bagaimana keluarga petani dan nelayan bisa memberikan gizi yang baik untuk keluarga mereka?

Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka?

Bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik jika hanya berpenghasilan 1 juta per bulan? Sebanyak 75% tingkat pendidikan petani Indonesia tidak tamat dan tamat SD, 24% lulus SMP dan SMA, dan hanya 1% yang lulus Perguruan Tinggi. Sekitar 65% petani Indonesia adalah petani subsisten (bertani untuk memenuhi kebutuhannya sendiri) dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha.

Bagaimana petani bisa meningkatkan produksinya jika lahan saja masih minim? Bagaimana petani bisa melakukan usaha pertanian jika petani dan nelayan dipersulit dalam mendapatkan modal.

Bayangkan saja Pak,

Bunga bank di Indonesia tergolong sangat tinggi yaitu 14% per tahun, jauh dibawah Jepang yang hanya 0,5%; Korea 2%; dan Thailand 3,8%. Hal inilah yang menyebabkan petani dan nelayan kesulitan mendapatkan kredit. Sungguh ekonomi kita telah memarjinalkan petani dan nelayan ke golongan paling sudra.

Ketika kita melihat pemberitaan di televisi,

Bapak dengan entengnya membuat kebijakan menaikkan dan menurunkan BBM. Mungkin bagi sebagian rakyat kelas menengah ketas itu tidak bermasalah, tapi bagi Petani, satu rupiah kenaikan harga BBM maka satu tetes air mata kami teteskan ke bumi pertiwi karena semakin mahalnya biaya distribusi produk pertanian.

Nelayan kesulitan melayar karena tak sanggup membeli BBM. Di Pusat memang harga BBM turun, tapi di daerah-daerah harga tetap saja mengiris hati. Dengan naik turunnya harga BBM, maka harga bahan pokok pun juga ikut naik turun. Mayoritas masyarakat akan mengeluh jika harga bahan pokok ikut melejit, kemudian dengan gampangnya menteri-menteri Bapak mengatakan dan menyalahkan petani karena naiknya harga bahan pokok. Padahal jika Bapak tahu, sekalipun harga bahan pokok naik, petani tidak pernah mendapatkan keuntungan. Hanya tengkulak dan pengusaha serta pemilik toko grosir besar itulah yang meraup keuntungan.

Bapak Jokowi, sebentar lagi bulan Desember 2015 akan tiba. Bapak Jokowi tahu ada apa di bulan Desember 2015? Ya, kalau Bapak lupa, kami akan mengingatkan kembali bahwa bulan Desember 2015 akan ada AEC (Asean Economic Community).

Sungguh Kami takut Pak, jika melihat kesiapan masyarakat Tani dan nelayan dalam menghadapi AEC ini. Berdasarkan survei yang kami lakukan di Jogja, 90% petani dan nelayan tidak tahu apa itu AEC. Bagaimana petani dan nelayan bisa mengahadapi AEC jika pengertian dan maksud dari AEC saja mereka tidak tahu.

Kami takut, masyarakat kita hanya sebagai pengikut saja, sedang pemain utamanya adalah Negara-negara lain.

Kami takut produk pertanian dan perikanan kita kalah bersaing dengan luar negeri. Kami takut produk pertanian kita dihargai murah karena hanya berupa ekspor barang mentah, bukan barang olahan yang memiliki nilai tambah tinggi, berkemasan menarik, serta dipasarkan dengan strategi pemasaran yang baik. Petani kita mana tahu Pak hal-hal semacam itu. Untuk itu disinilah peran pemerintah (khususnya Pak Jokowi sebagai penentu kebijakan pertanian Indonesia) untuk memberikan pengetahuan, pengarahan, dan pendampingan kepada petani dan nelayan tentang faktor produksi dari hulu ke hilir sehingga produk pertanian kita dapat bersaing bahkan menjadi pemain utama dalam perdagangan bebas AEC tahun depan.

Bapak Jokowi yang baik hatinya,

Kami mengakui dan sangat mendukung bahwa Bapak akan mengangkat kembali wajah pertanian Indonesia dengan rencana swasembada pangan dalam waktu 3 tahun dan akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sungguh kami mendukung

Bapak akan membangun bendungan dan memperbaiki irigasi serta memberikan subsidi benih dan pupuk. Kami mendukung kinerja Ibu Susi yang dengan tegas akan menangkap pencuri sumber daya laut kita. Kami mendukung adanya swasembada pangan untuk Indonesia adalah

sebuah keharusan. Namun, perlu digarisbawahi Pak, sesungguhnya kedaulatan tidak hanya dimaknai dengan memberikan produksi melimpah

dan berhasil menggenjot ekspor, tetapi lebih ditekankan pada pemenuhan akan kesejahteraan petani dan nelayan.

Kedaulatan ini meliputi:

kedaulatan akan penguasaan lahan, kedaulatanakan modal, kedaulatan akan benih, kedaulatan akan benih ikan, kedaultan akan pupuk, kedaulatan akan pestisida, dll.

Bagaimana bisa kita dikatakan melakukan swasembada dan berdaulat akan pangan jika, rakyat tani telah kehilangan kedaulatannya

dengan dikuasainya benih oleh perusahaan agribisnis raksasa seperti Du Pont, Charoen Phokphand, Sygenta, Novartis, Monsanto, Sakata,

Bayer, Delta and Pine Land dan anak-anak perusahaan mereka di tingkat nasional. Sementara itu, perusahaan agribisnis tersebut juga menghasilkan pestisida yang lagi-lagi merenggut kemandirian petani. Rata-rata nilai pasar per tahun dari industri pestisida ini setara dengan sepersepuluh GDP Indonesia: 240 juta penduduk.

Adanya perkebunan hanya digunakan sebagai mesin penghasil uang bagi segelintir perusahaan saja. Dari total luas lahan sawit yang ditanami

sebesar 5,5 juta hektar sebanyak 4 juta hektar (67 persen) dikuasai oleh perusahaan swasta sementara sisanya dikelola oleh perkebunan-perkebunan kecil berbasis keluarga tani. Ketidakadilan serupa terjadi pada masyarakat kecil yang hidup di pesisir pantai sebagai nelayan kecil.

Sebagian besar nelayan tidak mampu mengakses teknologi yang diperlukan dalam menjalankan aktifitasnya. Sebanyak 95 persennya adalah nelayan miskin.Sementara sisanya adalah para juragan pemilik perahu yang hidupnya sejahtera. Nelayan juga seringkali terbelit utang kepada para juragan, selain cicilan yang membengkak, nelayan juga ditekan dengan harga jual yang dipotong oleh para juragan. Belum lagi datangnya perusahaan besar yang kerap “menyedot” dan tidak menyisakan kekayaan alam bagi para nelayan kecil.

Jika hal ini terus Bapak biarkan maka kedaulatan hanya akan dicapai oleh perusahaan-perusahaan besar dan kaum pemodal yang sangat kapitalistik, sedang masyarakat tani dan nelayan tetap saja dibawah garis kemiskinan. Untuk itu, Kami juga menuntut dilaksankannya Reforma Agraria sesuai dengan yang tercantum dalam UUPA 1960 supaya terciptanya sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.

Di seratus hari Bapak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,

Kepemimpian Bapak belum benar-benar dirasakan oleh rakyat tani dan nelayan di Indonesia. Surat kecil ini hanyalah sebagian kecil saja dari besarnya masalah pertanian di Indonesia yang bernada sendu dan penuh ironi. Banyak sekali PR Bapak di bidang Pertanian.

Kami yakin Bapak bisa berbuat sesuatu untuk memajukan pertanian Indonesia asalkan Bapak tetap professional, tegas, dan tidak mau mendengarkan kepentingan-kepentingan partai politik yang (katanya) ada di belakang Bapak.

Di 100 hari kepemimpinan Bapak Jokowi, Kami akan merapatkan barisan dan terus mengawal kepemimpinan Bapak. Kami akan selalu mendukung kebijakan Bapak yang pro dengan petani dan nelayan, dan MENOLAK dengan TEGAS penindasan kepada petani dan nelayan. Demikian surat kecil ini kami buat untuk Bapak Jokowi yang BERKEKUASAAN BESAR.

Kami berharap Bapak dapat mengubah wajah pertanian Indonesia menjadi motor penggerak roda perekonomian Indonesia untuk mewujudkan terbentuknya kedaulatan pangan serta terwujudnya Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia yang akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mohon Bapak baca dan terima aspirasi Kami, dari mahasiswa yang memperjuangkan rakyat yang sejak dulu dimarjinalkan─Petani dan Nelayan.

Salam

Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian 2015

 

Satu Fakultas Banyak Gelar (?)

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal untukpembangunan bangsa. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, tiap-tiapwarga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Di dalam pasal ini ditekankan bahwamemperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia di Indonesia (Tilaar,2004).

Adanya pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi identik dengan adanya gelar akademik.Jalur resmi seperti sekolah (perguruan tinggi) akan memberikan ijazah dan gelarakademik sebagai pertanda bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studinyasesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi (Kadiman,2010). Gelar akademikatau gelar akademis adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikanakademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi baik berbentukuniversitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan sebagainya.Gelar akademik di Indonesia terdiri dari sarjana (strata1), magister (strata2), dan doktor (strata 3), serta ditambah dengan gelar profesi ahli madya (diploma).

Sejarah Pemberian Gelar Akademik

Sejarah Pemberian Gelar Akademik di Indonesia Sejarah pemberian gelar akademis salahsatunya dapat ditelusuri dari benua Eropa yaitu di Bologna dan Paris pada abadke-12. Ketika itu guru-guru dan murid-murid membuat asosiasi yang disebut gilda.Di Bologna mereka menamakan diri universitas, yang berarti suatu keseluruhan.Pada abad ke-13, Bologna menjadi pusat kajian hukum sipil dan hukum gereja.Gurunya disebut doktor (dari kata doctorem yang artinya guru). Sedangkan diParis gurunya disebut magister (yang juga berarti guru). Sebutan doktor danmagister dianugerahkan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kajiannya,telah melaksanakan ujian dan diterima secara resmi sebagai anggota gilda di universitastersebut. Pekerjaannya adalah mengajar di universitas (Pagelaran, 2005).

DSC_2598

Datangny akolonialisme Belanda ke Indonesia, maka terciptalah kelas-kelas di dalammasyarakat,yaitu kelas-kelas bangsa Eropa, bangsa Timur Asing dan Inlander(pribumi). Kelas-kelas tersebut mempunyai hak istimewa, terutama untuk kelompokEropa. Dari Negara asalnya, mereka membawa gelar-gelar kebangsawanan dan juga gelar-gelarakademik. Seiring dengan itu pula masuklah sistem pendidikan Barat yang juga mengadakangaris pisah dalam pendidikan untuk Inlander (pribumi). Untuk memasuki statussosial yang lebih tinggi maka golongan Inlander berusaha memasuki sistempendidikan Barat, dan hasilnya beberapa putra terbaik Indonesia zaman itu mendapatkangelar akademik seperti Meester in de Rechten (MR), Arts (dokter) dan Professor(Prof.) (Mutasowimin, 2009).

Sebelum tahun 1993, gelar sarjana di Indonesia menganut sistem gelar dari Belanda yaituDoktorandus (Drs.), Doktoranda (Dra.), dan Insinyur (Ir.). Sebagian lagi,pemberian gelar akademik di Indonesia menganut sistem Anglo Saxon dari Amerika,contohnya adalah M.A. (Master of Art).

Masalahnya adalah, gelar sarjana Indonesia diakui sederajat di negara-negara Eropa. Sedangkandi Amerika hanya diakui setara sarjana muda.

Maka beberapa orang mengusulkankepada Pemerintah agar mengindonesiakan gelar sarjana. Alasannya sangatsederhana, jika ada S.E. untuk Sarjana Ekonomi dan S.H untuk Sarjana Hukum, kenapatidak ada S.T., S.Sos., dan sebagainya. Maka muncullah istilah S1, S2 dan S3yang menggunakan gelar-gelar yang diindonesiakan baik S1 maupun S2, dan untukS3 sampai saat ini belum di Indonesiakan (Imadha, 2013).

Pada tahun 1993, akibat adanya beberapa pertimbangan diatas, Pemerintah dalamhal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiamengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 036/U/1993 tentang Gelar Dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Inti dariPermendikbud tersebut adalah “Gelar Sarjana ditulis di belakang nama yangberhak dengan mencantumkan huruf S, kemudian diikuti inisial bidang studi”.Sehingga sejak saat itu, gelar akademik untuk strata 1 secara baku bukan Drs, Dra,atau Ir lagi melainkan Sarjana dan diikuti dengan program studi yang digeluti.Contohnya adalah S.P. untuk Sarjana Pertanian dan S.Pi. untuk SarjanaPerikanan, bukan lagi Ir (Insinyur) (Dikti, 2010).

Kemudian Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) KementerianPendidikan dan Kebudayaan mulai tanggal 26 Agustus 2010, ditetapkan nomenklaturbaru serta penambahan kompetensi lulusan untuk empat bidang ilmu, yakni:psikologi, ilmu komunikasi, ilmu komputer,ilmu administrasi dan arsitekturlanskap

Isi Permendikbud Tahun 2014

Pemberian Gelar Sarjan Strata 1 Menurut Permendikbud No 154 Tahun 2014 Dengan berlakunyaPermendikbud No 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologiserta gelar Lulusan Perguruan Tinggi, maka Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi sudahtidak berlaku lagi. Pada dasarnya adanya Permendikbud No 154 tahun 2014 iniadalah sebagai pengganti atau untuk menyempurnakan peraturan mengenai gelar danlulusan perguruan tinggi. Ada beberapa perubahan maksud, definisi, dan strukturdari pemberian gelar dan lulusan perguruan tinggi anatara Kepmendikbud No178/U/2001 dengan permendikbud No 154 tahun 2014, namun inti dari perubahantersebut adalah:

  1. Menurut pasal 1 dijelaskan bahwa, rumpunilmu pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting IlmuPengetahuan yang disusun secara sistematis.
  2. Pasal 2, rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi terdiri atas: rumpun ilmu agama,rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmuformal, dan rumpun ilmu terapan.
  • Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinantentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama.
  • Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji danmendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia.
  • Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmupengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagaifenomena masyarakat.
  • Rumpun ilmu alam merupakan rumpun ilmupengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta.
  • Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuanyang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis.
  • Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkajidan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia.

Pasal 11, Penulisan gelar strata 1 untuk lulusan pendidikan tinggi terdiriatas:

  • Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program studi Sarjana denganmencamtumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial gelar;
  • Sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma IVdengan mencamtumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial gelar.

Adanya lampiran mengenai gelar utama dan singkatan gelar pada jenjang vokasi,strata 1,strata 2, dan strata 3 berdasarkan program studi di seluruh Indonesiasecara rinci pada Permendikbud No 154 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut,diketahuibahwa gelar Sarjana di Fakultas Pertanian menurut Permendikbud No 154 Tahun 2014adalah:

  • Jurusan Perikananadalah S.Pi. (SarjanaPerikanan)
  • Jurusan SosialEkonomi Pertanian adalah S.Agr.(Sarjana of Agriculture)
  • Jurusan Budidayapertanian adalah S.Agr.(Sarjana of Agriculture)
  • Jurusan Tanah adalahS.Agr. (Sarjana of Agriculture)
  • JurusanMikrobiologi Pertanian adalah S.Si.(Sarjana of Science).
  • Jurusan Hamapenyakit Tumbuhan adalah S.Si.(Sarjana of Science).

Menurut Pasal 15 menyebutkan bahwa:

  • Nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya tetapberlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini palinglambat (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
  • Perubahan nama program studi sebagai akibat penyesuaian sesuai dengan ketentuandalam Peraturan Menteri ini tidak menghilangkan status akreditasi dan/atausanksi terhadap program studi dimaksud;
  • Gelar yang diberikan sebelum PeraturanMenteri ini ditetapkan masih tetap berlaku;
  • Perguruan tinggi wajib melakukanpenyesuaian pemberian gelar menurut Peraturan Menteri ini dan peraturanpelaksanaannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri inidiundangkan
  • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku

 

Dampak Perubahan Sistem GelarAkademik

Satu Fakultas Banyak Gelar Dari PermendikbudNo 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta GelarLulusan Perguruan Tnggi, perubahan yang mencolok pada gelar lulusan PerguruanTinggi di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada adalah gelar SarjanaPertanian (S.P.) diubah ke dalam bahasa Inggris menjadi Sarjana of Agriculture(S.Agr.) pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian, danJurusan Tanah. Perubahan mencolok lainnya terjadi pada Jurusan Hama PenyakitTumbuhan dan Jurusan Mikrobiologi Pertanian yang mendapatkan gelar berbedadengan jurusan lain di Fakultas Pertanian UGM, yaitu Sarjana of Science (S.Si.).

Adanya perbedaan gelar di dalam fakultas pertanian ini dapat dipahami sesuai dengan PermendikbudNo 154 tahun 2014 pasal 2, mengenai penggolongan rumpun ilmu. Jika dilihat, JurusanHama Penyakit Tumbuhan dan  urusan MikrobiologiPertanian memiliki kecenderungan mempelajari ilmu alam (rumpun Ilmu Pengetahuanyang mengkaji dan mendalami alam semesta ). Sikap Memiliki gelar di belakangnama sebagai bukti seseorang telah menyelesaikan studi di sebuah Universitasmerupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Maka dari itu, gelar sarjana merupakan sandanganyang penting dan menunjukkan kompetensi seseorang. Sayangnya, hingga saat ini masihterdapat adanya perbedaan gelar yang dimiliki oleh mahasiswa saat lulus kuliah.Perbedaan gelar pada Fakultas atau Jurusan tertentu antara universitas satudengan yang lainnya.

Adanya perbedaan gelar yang disandang inilah yang terkadang membuat mahasiswa memilikikekhawatiran tersendiri terhadap nasibnya setelah lulus kuliah nanti. Pemberianjenis gelar akademik seperti itu sesungguhnya tidak terlalu menjadi masalah.Gelar akademik seperti itu, Jika penyandangnya ingin diketahui dari bidang apa,maka bisa dijelaskan bahwa yang bersangkutan adalah lulusan fakultas ekonomi,atau pendidikan, atau agama dan seterusnya. Hal itu mudah dimengerti dan tidak masalah.Satu jenis gelar digunakan untuk berbagai jenis ilmu secara bersama-sama.Tetapi kemudian Departemen Pendidikan Nasional, institusi yang memilikikewenangan di bidang itu, melakukan penataan, masing-masing lulusan sarjanabidang keilmuan diberi gelar yang berbeda-beda. Oleh karena semakin lama,perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat dan bervariatif, maka jenis gelarakademik pun akan semakin banyak. Bahkan tidak menutup kemungkinan bidang ilmu yangberbeda, akan diberikan gelar sama.

Padatahun 1993, disosialisasikan Kep Mendikbud No. 036/U/1993 tentang gelar danlulusan perguruan tinggi, yang kemudian disempurnakan dengan beberapa perubahandengan Kep Mendiknas No 178 / U/2001. Kemudian disempurnakan lagi denganPermendikbud No 154 Tahun 2014 ini yang diharapkan dapat menjawab kebutuhanpenyamaan penggunaan gelar di Indonesia.

Dengan adanya Permendikbud No 154 tahun 2014 maka seluruh jurusan di Indonesia akanmemiliki keseragaman gelar sarjana antara satu universitas dengan universitasyang lain, sehingga adanya persamaan persepsi gelar lulusan perguruan tinggi secaranasional dan baku. Pun dengan adanya perbedaan gelar sarjana pada setiapjurusan di Fakultas Pertanian kita yang tercinta ini, harus kita sikapi denganbijak. Jangan sampai hal ini menjadikan kita bermusuhan, terjadi kelompok-kelompoktertentu sehingga menimbulkan kesombongan dan ego-ego pribadi yang akan memecahsemangat persaudaraan dan persahabatan diantara mahasiswa Fakultas PertanianUniversitas Gadjah Mada. Apapun jurusan yang kita ambil, apapun gelar yang akankita terima, semuanya itu saling berkaitan untuk mewujudkan kesejahteraan dankedaulatan di bidang Pertanian dan Perikanan.

Kita adalah satu, kita adalah Mahasiswa Indonesia!!

 

DEMA FAKULTAS PERTANIAN UGM 2015

LINK PERMENDIKBUD

www.kopertis12.or.id/2015/01/06/permendikbud-no-154-tahun-2014-tentang-rumpun-ilmu-nomenklatur-nama-dan-kode-prodi-serta-gelar-lulusan-pt.html

Referensi:

Dikti.2010. Gelar Sarjana. http://www.dikti.go.id/old/index.php?option=com/ diakses 15 Januari 2015.

Imadha,Hariyanto. 2013. Memakai Gelar S1 dan S2 sekaligus cermin Narsistis-negatif.         http://psikologi2009.wordpress.com/2013/01/14/psikologi-memakai-gelar-s1-dan-s2– sekaligus-cermin-narsistis-negatif/ . Diakses 16 januari 2005.

Kadiman,Kusmayanto. 2009.Gelar akademik-neofeodalisme. http://sosbud.kompasiana.com/2009/10/16/gelarakademik-neofeodalisme/. Diakses 16 Januari 2015.

Mutasowimin,Ali. 2009. Rebut gelar Akademik.http://edukasi.kompasiana.com/11/2009/20 .