Gejolak Reforma Agraria: Aksi Penolakan Pembangunan Bandara Kulonprogo Diatas Lahan Pertanian Produktif

Rabu, 22 April 2015, pukul 10.00 WIB, matahari bersinar sangat terik membakar udara siang hari itu. Namun semangat ratusan massa yang terdiri dari petani Kulonprogo, beberapa lembaga yang tergabung Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB), dan beberapa lembaga mahasiswa UGM, jauh lebih panas dan membuat gerah sedang berkumpul di lapangan Abu Bakar Ali untuk melakukan aksi menuju kantor Gubernur DIY. Bukan tanpa alasan aksi ini dibuat, melainkan untuk menuntut pencabutan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bandara Kulonprogo  yang telah diterbitkan melalui SK Gubernur DIY No 68/KEP/2015 pada tanggal 31 Maret 2015 kemarin. Dengan keluarnya IPL ini maka  ancaman penggusuran lahan warga semakin nyata. Proyek tersebut akan menggusur lahan seluas 637 Hektar yang  meliputi 6 desa yaitu (Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon) yang melibatkan sekitar 2.875 Kepala keluarga. Lahan tersebut meliputi perumahan warga, sekolah, masjid, dan lahan pertanian produktif warga.

Adapaun tuntutan aksi tersebut adalah:

  1. Tolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo
  2. Tolak perampasan tanah dan Tolak MP3EI
  3. Tolak Represifitas Aparat terhadap petani
  4. Lindungi hak rakyat atas tanah
  5. Bebaskan 4 petani Kulonprogo: Sarijo, Wakidi, Trimarsudi,dan Wasio
  6. Cabut UU keistimewaan DIY (UU K no 13/Tahun 2013)

Dalam beberapa wawancara dengan salah seorang warga Kulonprogo yang ikut aksi, Bapak Wagiman mengaku memang tidak pernah ada sosialisasi mengenai proyek pembangunan tersebut. “bahkan pihak PT Angkasa Pura I juga belum pernah memberikan sosialisasi mengenai relokasi perumahan warga, pergantian tanah atau pembelian tanah tidak pernah melibatkan warga” ujar Pak Wagiman.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Pak Sipiyo, beliau mengaku bahwa sangat disayangkan bahwa lahan pertanian mereka yang sangat produktif harus beralihfungsi menjadi bandara.  Beliau juga merasa kebingunangan mencari pekerjaan dan belum jelas dimana ia akan pindah jika benar proyek bandara tersebut akan dijalankan.

Menurut salah seorang anggota WTT (Wahana Tri Tunggal), jumlah kepala keluarga yang akan direlokasi hanya 5 desa yaitu  472 KK dari 2.875 kepala keluarga. Sedangkan lahan pengganti perumahan untuk 472 KK tersebut hanya 58 hektar. Ketidakjelasan ini membuat warga tidak lagi mempercayai pemerintah dan PT Angkasa Pura I. Ada indikasi bahwa pemerintah dan pihak PT Angkasa Pura I berbohong pada warga.

Dalam aksi massa tersebut, ratusan massa dicegat oleh aparat kepolisian dan pegawai pemerintahan. Terjadi pembicaraan sengit antara perwakilan aksi massa dan pihak pemerintahan. Akhirnya perwakilan dari massa aksi yang terdiri dari perwakilan petani, perwakilan WTT, dan perwakilan BEM di UGM dapat masuk ke gedung Gubernur DIY. Dari audiensi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa “Gubernur belum bisa menemui massa aksi dan akan mengatur jadwal pertemuan dengan petani Kulonprogo pada tanggal 29 atau 30 April 2015 mendatang”. Hal inilah yang membuat kumpulan massa aksi kecewa, terutama ratusan petani yang sudah jauh-jauh dari Kulonprogo berpanas terik menuntut keadilan atas haknya. Kekecewaan inilah yang membuat beberapa oknum memprovokasi dan sempat terjadi keos dalam aksi tersebut. Terlihat beberapa aksi massa terlihat adu dorong dengan pihak aparat pemerintahan. Massa berusaha masuk dan melakukan audiensi langsung dengan Gubernur secara langsung. Mereka ingin mengaspirasikan masalah tersebut secara baik-baik supaya dicapai solusi bagi kedua belah pihak.

Ketika melihat bagaimana perjuangan para petani Kulonprogo, saya hanya bisa mengelus dada. Anak-anak kecil merengek kepanasan dan desak-desakan digendong ibunya yang ikut aksi. Nenek-nenek, kakek-kakek beruban harus menitahkan langkah lemahnya dalam tuntutan transparansi keadilan. Lalu dimana mahasiswa saat ini berada? Adakah mereka hadir mengawal atau sekedar memberikan support moral kepada Ibu-ibu yang menyelempangkan kerudung lusuh dan berdebu. Mereka semua tetap bersatu, bergandengan tangan menolak IPL pembangunan bandara Kulonprogo yang bukan hanya akan merampas rumah mereka tapi juga pekerjaan mereka.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk “dasar-dasar bagi peletakan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi Negara dan Rakyat”. Hak rakyat atas tanah dijamin oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria telah dilanggar, tidak terkecuali di D.I. Yogyakarta.

Lahan pertanian di Kulonprogo merupakan lahan yang agregatnya pasiran. Dimana tanah berpasir akan meloloskan banyak air, sehingga akan sangat boros untuk lahan pertanian. Butuh waktu bertahun-tahun bagi petani untuk mengolah tanah mereka supaya agregatnya menjadi lebih liat. Sekarang, tanah tersebut sudah menjadi subur. Banyak produk pertanian dihasilkan disana. Bahkan nasi, sayuran, dan bahan makanan lain yang kita konsumsi setiap hari pun juga bisa saja berasal dari lahan pertanian di Kulonprogo.

Adanya pengalihfungsian lahan pertanian ke sektor non pertanian di Kulonprogo tentu saja akan menciderai cita-cita besar pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyatnya. Pengurangan lahan yang besar tentu akan berimbas pada menurunnya produktivitas pertanian, artinya kedaulatan pangan dalam taraf regional sekalipun akan sulit diwujudkan, apalagi dalam taraf nasional. Bukannya kita semua kontra dengan pembangunan bandara di Kulonprogo, namun bukankah sebuah pembangunan yang baik seharusnya juga memperhatikan tata ruang, kontinuitas lingkungan, dan orientasi masa depan dari aspek sosial ekonomi  dari masyarakat sekitar?

Jangan Biarkan Rembang Sendiri

 

Kronologi Isu

Sebenarnya, isu pembangunan pabrik semen di daerah Rembang sudah terjadi sejak lama. Secara umum, kami sudah sangat terlambat untuk mengawal kasus ini, namun bagi kami tidak ada kata yang telat untuk mencari titik kebenaran. Adanya aksi dari warga Rembang ke rektorat UGM membuka mata kami untuk mencari lebih jauh seperti apa masalah yang terjadi.

Pada tanggal 15 Juni 2014, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng-Rembang (JMPPK Rembang) mendapatkan informasi bahwa akan ada acara peletakan batu pertama pendirian pabrik Semen Indonesia di sekitar daerah mereka. Pada tanggal 16 Juni 2014, warga yang menolak adanya pembangunan pabrik Semen Indonesia menggelar aksi untuk menghadang pelaksanaan peletakan batu pertama tersebut, namun, aksi warga ini harus berhadapan dengan aparat kepolisisan.

Pada tanggal 19 Maret 2015, diadakan sidang PTUN terkait pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di daerah Rembang yang dinilai telah melanggar AMDAL dan peraturan UU daerah Jawa Tengah. Hari itu agendanya adalah mendengarkan saksi ahli dari PT Semen Indonesia yaitu Heru Hendrayana (pakar Hidrologi) dan Eko Haryono (pakar karst). Menurut Bapak Heru yang ahli Hidrologi menyatakan bahwa “batu gamping adalah batu yang tidak memiliki pori-pori, sehingga bukan batu yang menyimpan air.” Sedangkan, Eko Haryono mengatakan bahwa batuan karst yang ada di daerah Rembang masih berumur muda sehingga di lokasi itu dapat dilakukan penambangan. Intinya adalah kedua ahli tersebut membenarkan penambangan pada kawasan karst di daerah Rembang.

Kesaksian inilah yang menyulut api kemarahan masyarakat Rembang. Pada tanggal 20 Maret 2015, pagi-pagi benar, beberapa rombongan bus Rembang yang mayoritas diisi oleh kaum hawa datang ke UGM untuk menuntut dua orang dosen UGM yang menjadi saksi ahli bagi PT Semen Indonesia dalam sidang PTUN. Warga Rembang ini menuntut dua orang dosen UGM untuk menarik kata-katanya dan menyampaikan kesaksian yang jujur di dalam sidang PTUN.

Benar dan Salah

Selain Heru Hendrayana (pakar Hidrologi) dan Eko Haryono (pakar karst) dari UGM yang telah membenarkan penambangan pada kawasan karst Rembang, saksi ahli dari UI, Dr. Suyud Warno Utomo menyatakan bahwa dalam penyusunan AMDAL tidak mungkin ada manipulasi atau kebohongan yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, sehingga AMDAL PT Semen Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria. Sedangkan menurut beberapa LSM, kawasan karst adalah salah satu kawasan unik yang harus dijaga karena kawasan tersebut dapat menjadi penyimpan air atau resapan air bagi warga di sekitarnya.

Sebenarnya masih banyak lagi kesaksian dari akademisi mengenai pro kontra karst yang ada di daerah Rembang. Ada yang mengatakan kawasan karst tidak dapat ditambang karena dilindungi dan dapat menjadi daerah resapan air, dan ada juga yang mengatakan bahwa daerah karst dapat dilakukan penambangan karena karst adalah batuan tanpa pori-pori sehingga tidak dapat menyimpan air. Adanya perbedaan pendapat dari para pakar tentu membuat kita sebagai orang awam menjadi bingung dalam menentukan sikap. Apakah ada pakar yang melakukan kebohongan atau bersaksi palsu? Kami tidak tahu dan juga tidak ingin berprasangka buruk tanpa memberikan bukti. Bagi kami, wajar ketika para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda atau bertentangan satu sama lain. Sangat dimungkinkan ketika salah satu pakar melakukan kesalahan dan itu wajar terjadi. “Seorang akademisi boleh saja melakukan kesalahan (jika itu tidak disengaja), namun JANGAN sampai seorang akademisi memberikan pernyataan yang BOHONG”.

 Batu Karst oh Batu Karst

Bentang lahan karst memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Bentang lahan karst menyediakan jasa ekosistem seperti air bersih, bahan-bahan material, dan menjadi agen pengendali perubahan iklim (Brinkmann dan Jo Garren, 2011). Di samping sumberdaya air, kawasan karst memiliki berbagai sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti sumberdaya lahan, sumberdaya hayati, dan potensi bentang lahan baik permukaan ataupun bawah permukaan (Suryatmojo, 2006). Kawasan karst memiliki fungsi ekosistem yang serupa dengan hutan rimba yaitu sebagai pengatur tata air khususnya air bawah tanah dan penyimpan potensi karbon. Kerusakan lingkungan pada bentang lahan karst seperti akibat penambangan akan mengakibatkan matinya sumber air bawah tanah yang berlimpah. Kondisi permukaan wilayah bertopografi karst pada umumnya kering dan kritis. Namun demikian, di bagian bawah permukaan terdapat potensi sumber air yang sangat berlimpah.

Sifat batuan karbonat ataupun dolomit yang menjadi penyusun utama bentang lahan karst adalah memiliki banyak rekahan, celah, dan rongga pada bagian permukaan. Bagian tersebut dinamakan dengan zona epikarst. Zona ini menjadi zona penangkap air yang jatuh ditempat tersebut. Celah, rekah, dan rongga tersebut akan terhubung dengan lorong-lorong konduit yang berada di zona vadose yang berada dibawah zona epikarst. Air yang ada di permukaan pada zona epikarst akan terresap ke lorong sungai bawah tanah melalui rekahan-rekahan tersebut menuju lorong-lorong sungai bawah tanah di zona vadose. Zona vadose merupakan bagian batuan karbonat yang tebal, dan tidak banyak memiliki rekah. Pada zona ini lorong-lorong konduit terbentuk. Lorong konduit ini dapat dilihat dalam bentuk gua ataupun lorong sungai bawah tanah. Penambangan di wilayah karst ini biasanya mengambil batu gamping hingga mencapai lapisan zona vadose. Penggalian batu gamping seperti pada bukit-bukit karst akan menghilangkan zona epikart yang sangat penting sebagai lapisan penangkap air. Hilangnya zona epikart ini tentu saja akan mematikan imbuhan air ke dalam lorong-lorong konduit atau sungai-sungai bawah tanah. Air tidak dapat terresapkan ke dalam jaringan sungai bawah tanah tersebut. Air akan melimpas di permukaan dan dapat membentuk air larian dengan volume yang besar dan banjir. Akibatnya tentu adalah matinya sungai-sungai bawah tanah, matinya mata air di kawasan karst, serta potensi bencana banjir pada saat hujan. Penelitian yang dilakukan oleh Risyanto dkk (2001) meyebutkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penambangan dolomit meliputi perubahan relief, ketidakstabilan lereng, kerusakan tanah, terjadinya perubahan tata air permukaan dan bawah permukaan, hilangnya vegetasi penutup, perubahan flora dan fauna, meningkatnya kadar debu dan kebisingan.

Karst di Rembang

Secara umum berdasarkan lama pembentukannya, karst dibagi menjadi 3 macam yaitu karst muda, karst peralihan, dan karst tua. Batuan karst yang potensial air tanah adalah batu karst yang banyak mengandung rongga yang saling berhubungan sehingga dapat membentuk saluran air bawah tanah. Batu karst yang seperti ini hanya ditemui pada daerah karst yang telah berkembang proses kartsifikasinya seperti pada batuan karst peralihan dan karst tua. Batuan karst peralihan dan karst tua inilah yang dapat menyimpan air karena memiliki rongga-rongga yang saling berhubungan. Sedangkan proses kartsifikasi di Rembang masih bersifat awal atau muda dan proses pembentukan rongga-rongga bawah permukaan belum berkembang, sehingga tidak dapat menyimpan air.

Klaim Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng-Rembang (JMPPK Rembang)

Berikut dugaan pelanggaran hukum mengenai pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang (Suara Agraria, 2015):

  1. Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung  geologi.
  2. Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.
  3. Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
  4. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
  5. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  6. Pengawasan sosial; b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan /c. Menyampaikan informasi dan atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;; c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun ketidaktransparanan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Ketidaktransparanan dan ketidakadilan ini muncul dalam proses penyusunan AMDAL, kebohongan publik dengan menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini.
  7. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 7. Temuan KOMNAS HAM akan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gunem Rembang harus segera ditindak tegas. Aparat POLRI dan TNI harus netral.

Apakah Pembangunan Pabrik Melanggar AMDAL?

Dalam diskusi bersama Bapak Namastra Probosunu selaku dosen ekologi FPN yang sering berkecimpung dalam penyusunan AMDAL mengatakan bahwa, “apabila dalam suatu masyarakat menolak suatu pembangunan pabrik maka AMDAL dari pabrik tersebut dinyatakan tidak  lolos atau tidak sah”. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut muncul pertanyaan di pikiran saya, “bagaimana bisa AMDAL PT Semen Indonesia sah, jika masih banyak warga yang menentang adanya pembangunan pabrik PT Semen Indonesia?”

Setelah ditelisik lebih dalam, menurut Harsanto Nursandi, pakar hukum administrasi Negara, mengatakan bahwa, “sosialisasi AMDAL tidak harus melibatkan seluruh masyarakat, melainkan cukup dengan azas keterwakilan, karena sangat tidak mungkin semua warga diundang dalam suatu acara sosialisasi”. Artinya dalam sosialisasi penyusunan AMDAL bisa saja pihak PT Semen Indonesia hanya mengundang perwakilan warga yang mendukung pembangunan tersebut, sehingga secara secara azas keterwakilan adanya sosialisasi kepada warga sudah dinyatakan sah atau lolos verifikasi.

Dampak Pembangunan Pabrik

Naif jika kita menolak dengan mentah-mentah pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di daerah Rembang, karena sebenarnya adanya pabrik semen di Rembang juga akan meningkatkan adanya pembangunan. Bangunan-bangunan yang kita miliki, gedung-gedung tempat kita belajar, rumah tempat tinggal kita semuanya terbuat dari semen, karst. Bayangkan betapa sentralnya kebutuhan Negara ini akan semen dalam rangka melaksanakan proses perbaikan sarana dan pra sarana bagi kesejahteraan masyrakat Indonesia. Kalau di daerah Rembang tidak boleh ditambang karstnya lalu bagaimana kita menghasilkan semen? Kalau semua daerah karst tidak boleh ditambang, lalu bagaimana Negara ini bisa menghasilkan semen untuk pembangunan?

Secara social adanya pembangunan pabrik semen di daerah Rembang akan menyerap tenaga kerja di sekitar pabrik. Warga-warga desa yang masih menganggur akan diberdayakan dan dipekerjakan di pabrik tersebut. Secara umum, masuknya industry dari suatu daerah akan mendorong semakin banyak investor untuk datang, sehingga pertukaran ekonomi di daerah Rembang akan semakin kuat. Adanya industry di daerah rembang juga akan memicu terjadinya pembangunan sarana dan pra sarana yang baik seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain.

Namun harus kita sadari bahwa pembangunan pabrik PT Semen Indonesia juga memberikan dampak buruk. Adanya penyerapan tenaga kerja warga Rembang oleh pabrik PT Semen Indonesia memang benar terjadi, namun seberapa besar presentase penyerapan tenaga kerja tersebut? Pekerjaan apakah yang akan didapat oleh warga Rembang yang rata-rata berpendidikan rendah? Pastilah itu hanya sebagai seorang buruh atau tukang angkat barang yang tidak menghasilkan uang seberapa dibandingkan dengan kerusakan alam di sekitar perumahan mereka. Setiap pembangunan selalu memberikan dampak, apalagi jika melakukan pembangunan industri yang besar. Dampak penambangan pada umumnya adalah 70% menyebabkan pencemaran air permukaan, 65% menyebabkan pencemaran air tanah, 50% menyebabkan pencemaran tanah, 35% berpengaruh pada kesehatan manusia, 25% menyebabkan kerusakan flora, dan pencemaran udara 20%. Jadi seberapapun canggih penambangan tersebut, pasti selalu menimbulkan pencemaran (polusi). Penambangan di Indonesia pada umumnya melakukan penambangan di permukaan, sehingga harus menebangi pohon-pohonnya dahulu kemudian mengeruk bahan tambang tersebut. Artinya dalam penambangan karst akan terjadi proses pemindahan top soil (tanah yang subur dan cocok untuk pertanian). Kekhawatiran ketika pembangunan semen terjadi adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak, polusi, dan daerah resapan air menjadi hilang.

Kawasan karst bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan. Namun pemanfaatannya haruslah dilakukan dengan benar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak ekologis yang akan muncul. Pertimbangan keuntungan ekonomi jangka pendek sangatlah tidak berarti jika akan menimbulkan kesengsaraan di masa yang akan datang. Sumberdaya karst dapat disebut sebagai sumberdaya yang tidak terbaharui karena memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk membentuk bentang lahan tersebut. Penetapan kawasan bentang lahan karst sebagai kawasan lindung geologi patut diperhatikan dan diindahkan. Kawasan karst ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 tahun 2012. Kawasan karst ini merupakan kawasan yang unik dan sangat berbeda dengan ekosistem lainya. Perubahan sekecil apapun akan berdampak pada perubahan fungsi ekosistemnya. Dampak yang langsung dan nyata tentu akan kembali pada manusia terutama yang bertempat tinggal di kawasan tersebut dan sekitarnya. Matinya sumber air bawah tanah akan dengan segera dirasakan bersamaan dengan hilangnya zona epikarst yang ada. Hilangnya biota goa seperti kelelawar yang mampu meredam hama serangga pertanian akan terjadi sejalan dengan perubahan mikroklimat dalam gua.

Komoditas Pertanian Unggulan di Rembang

Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang sebesar 45.58 persen (tahun 2010). Setelah sektor pertanian, sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Rembang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi pembentukan terhadap PDRB sebesar 16.80 persen pada tahun 2010. Setiap Kecamatan di Kabupaten Rembang memiliki komoditi unggulan dan UMKM unggulan, Komoditi Padi Sawah menjadi komoditi yang diunggulkan dihampir semua kecamatan di Kabupaten Rembang.  Selain Komoditas Padi, komoditi perkebunan Jagung menjadi komoditi yang diunggulkan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Rembang, kecuali di Kecamatan Pamotan dan Kaliori. Komoditi perkebunan lain yang diunggulkan di beberapa kecamatan antara lain Komoditi Tebu, Kacang-kacangan (Kacang Tanah dan Kedelai), dan mangga. Sedangkan komoditas tanaman sayur-sayuran yang menjadi unggulan, yakni tanaman cabai merah varietas tampar yang merupakan plasma nutfah asli Rembang yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai Varietas Unggul Nasional dengan Nomor SK Mentan : 82/Kpts/TP.240/2/95 dan memiliki karakteristik rasa sangat pedas, buah tidak mudah busuk, warna merah cerah, dan produktivitasnya mencapai 11,25 ton/ha serta harganya cukup bersaing di pasaran. Produktivitasnya masih bisa dikembangkan dan bisa dijadikan daya tarik investasi karena sentra produksi cabai merah tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sarang, Kragan, sulang, Sale, Kaliori, dan Sumber. Maka ketika sebagian besar lahan pertanian dan di sekitar pertanian dibangun pabrik semen maka komoditas andalan di Rembang akan turun drastis, dan sector pertanian memegang 45,58% PDRB daerah Rembang hanya tinggal kenangan.

Sikap

Adanya pembangunan PT Semen Indonesia di daerah Rembang sejatinya akan menghasilkan semen sebagai bahan utama pembangunan. Namun, keberadaan PT Semen tersebut juga akan menyedot banyak masalah dalam hal ekologi dan  pertanian warga Rembang. Sebaik apapun pengelolaan AMDAL PT Semen Indonesia, pasti tetap akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Kita telah sama-sama belajar dari pengalaman PT Freeport di Papua dan PT Newmont di Nusa Tenggara yang telah menyulap alam hijau menjadi tanah gersang bersungai penuh logam berat. Berdasarkan survei WALHI, setidaknya 70% menyebabkan pencemaran air permukaan, 65% menyebabkan pencemaran air tanah, 50% menyebabkan pencemaran tanah, 35% berpengaruh pada kesehatan manusia, 25% menyebabkan kerusakan flora, dan pencemaran udara 20%. Ya, sebaik apapun pengelolaan AMDAL PT Semen Indonesia pasti akan berdampak pada lingkungan dan pertanian. Terganggu irigasi pertanian, kerusakan tanah, pencemaran air, polusi udara, penebangan hutan yang merusak flora dan fauna, dan hilangnya plasma nutfah asli Rembang yang berdaya saing tinggi adalah beragam ketakutan yang akan dirasakan ketika pembangunan pabrik semen tersebut tidak memperhatikan factor lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, DEMA Fakultas Pertanian UGM memberikan sikap:

  1. DEMA FPN akan terus mengawal isu pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang dan mengajak rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat untuk berpartispiasi aktif dalam mengawal isu tersebut.
  2. Menuntut pihak-pihak (polisi/TNI/oknum ) yang melakukan tindakan kriminalisasi kepada petani dan warga Rembang
  3. Menolak adanya alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
  4. Menolak adanya praktik pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang yang tidak berwawasan lingkungan dan merusak kawasan pertanian di sekitarnya.

 

Diskusi ini dipersembahkan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, KAB, dan BPPM Primordia

Anasilis Sosoal Hari Nelayan “Menelisik Kehidupan Nelayan di Pantai Sadeng”

Tanggal 6 April diperingati sebagai hari Nelayan Indonesia. Berakne macam ikan dan hasil laut yang kita konsumsi tentu saja diperoleh dari jerih payah para nelayan dalam berlayar dilaut mencari berkah yang dituruhkan Tuhan ke Bumi. Nelayan, profesi yang penuh resiko menjadikannya pekerjaan yang sangat berharga. Lima jam perjalanan telah ditempuh dari Kampus UGM menuju wilayah Pantai Sadeng pada hari Sabtu, 21 Maret 2015. Kami, Mahasiswa Fakultas Pertanian yang terdiri dari DEMA Pertanian, Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan dan Klinik Agromina Bahari melakukan perjalanan menuju Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjalanan ini dilakukan semata-mata untuk mencari segala informasi tentang keadaan nelayan sekarang.

Bagaimana sesungguhnya kondisi sebenarnya nelayan saat ini perlulah untuk diperhatikan. Bukan sekedar karena issue UU, Menteri Susi, tapi juga mengenai kepedulian kita terhadap nelayan sebagai salah satu pahlawan pangan Indonesia. Pantai Sadeng, salah satu pantai yang berlokasi di wilayah Gunung Kidul ini memiliki pelabuhan terbesar di Yogyakarta. Nelayan yang melaut melalui pantai Sadeng berdatangan dari berbagai daerah, jumlahnya cukup banyak. Puluhan kapal kecil dan belasan kapal besar berlayar menuju pantai selatan berangkat dari Pantai Sadeng, Gunung Kidul.

Analisisi sosial dilakukan untuk mengetahui Indeks Pengembangan Manusia Nelayan di Pantai Sadeng. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. (Mulyani, 2009). IPM (Indeks Pembangunan Manusia) disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu:

  1. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.
  2. Pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua pertiga) dan angka rata-rata lama sekolah (bobotnya sepertiga).
  3. Kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestic dimasing-masing Negara. (Astri, 2013). Analisis sosial ini dilakukan sekaligus untuk mengetahui indeks ekonomi masyarakat nelayan dengan mencari informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, modal yang harus dikeluarkan, serta berbagai macam informasi tentang kehidupan nelayan. Sebanyak lima belas dari duapuluh orang nelayan berusia lebih dari tigapuluh tahun hingga usia lima puluh tahun. Sembilan puluh persen nelayan yang kami temui, tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mereka lebih banyak focus dalam usaha mencari ikan di laut. Dua dari 20 nelayan bekerja sebagai peternak dan pekerja bengkel. Mari sejenak kita mengetahui sedikit dari kebiasaan para nelayan dalam mencari ikan. Di Pantai Sadeng, kita bisa mengelompokkan nelayan menjadi dua macam menurut cara melautnya. Ada nelayan yang mencari ikan dengan kapal kecil, dan ada pula yang menggunakan kapal besar.

Pertama tama, kita bahas dulu pola penangkapan Kapal Kecil di Pelabuhan Pantai Sadeng. Nelayan yang biasanya dipanggil dengan ABK ini setiap hari memasang jaringnya berkisar antara 10 hingga 30 mil dari ujung pantai. Satu kapal kecil akan membawa tiga sampai lima orang nelayan yang bekerjasama menangkap ikan. Mereka biasa berangkat sehabis subuh dan kembali lagi ke daratan menjelang dzuhur. Jaring yang telah dipasang akan diambil sehari setelahnya, sehingga bisa dikatakan frekuensi hauling nelayan dengan kapal kecil adalah satu kali sehari. Hasil tangkapannya bermacam-macam tergantung dari musim-musim berbagai jenis ikan yang didapat.

Biasanya, ABK mendapat 10 hingga 25 kg dalam sekali melaut. Jika musim sedang bagus, mungkin hasil laut bisa mencapai beberapa nominal kwintal. Namun tak jarang juga sekembalinya nelayan dari melaut, hasil tangkapan nelayan bisa sebanyak 0 kg. Artinya, nelayan tidak membawa hasil apapun untuk dibawa pulang maupun dijual. Padahal, untuk melaut satu kapal memerlukan modal sebanyak 200 hingga 500 ribu rupiah. Yang kedua adalah Nelayan dengan kapal besar yang berisikan belasan hingga puluhan orang dalam sekali pemberangkatan.

Kapal besar mampu melaut sejauh ratusan mil dari ujung pantai Sadeng. Waktu pelayaran nelayan dengan kapal besar begitu panjang, bahkan bisa berhari-hari. Biasanya nelayan melaut selama tujuh hari dengan hasil 10-15 ton sekali melaut (1 ton=1.000kg). Hasil tangkapan ini bisa berkali-kali lipat disbanding dengan hasil tangkapan kapal kecil karena kapal besar bisa melaut lebih ke-tengah samudra, sehingga ikan-ikan dan hewan laut bisa lebih senang masuk ke jaring mereka. Meskipun begitu, menurut hasil wawancara kami pendapatan kedua macam nelayan ini tidak jauh berbeda. Mereka harus membaya cukup mahal untuk biaya sewa kapal atau bagi hasil dengan pemilik kapal.

Nelayan kapal kecil meskipun pendapatannya tidak cukup besar, pemilik kapal tetaplah mengantongi 25% hasil tangkap sekali melaut. Bagi kapal besar, pemilik kapal akan mendapatkan bagian 50% dari hasil tangkapnya. Sedangkan 50% lainnya dibegi-bagikan kepada 15-25 awak kapal yang ikut melaut. Pendapatan nelayan memang tidak menentu, maka wajar jika nelayan tidak bisa memprediksi berapa pendapatannya selama satu bulan. Mayoritas nelayan memperkirakan pendapatannya sekitar 1-3 juta perbulan. Perlu diketahui bahwa system bagi hasil telah diatur oleh pemerintah dengan UU Bagi Hasil, namun dalam pelaksanaannya nelayan masih menggunakan aturan kebiasaan dalam sistem bagi hasil.

Harga-harga kebutuhan hidup dan jumlah tanggungan keluarga menjadi beban tersendiri bagi kehidupan nelayan. Harga bahan-bahan pokok di pesisir pantai tidaklah semurah yang kita temukan di pertengahan kota. Apalagi harga BBM sebagai modal utama menjalankan mesin perahu untuk melaut harganya bisa mencapai 9.000 rupiah perliter, belum termasuk fluktuasi harga BBM yang terjadi pada saat ini. Cuaca dan gelombang air laut yang pasang surut acap kali menjadi ancaman bagi keselamatan nelayan saat melaut. Untunglah semua ikan yang didapat oleh nelayan dibeli oleh pengepul ikan. Jadi, tidak ada ikan yang akan bersisa dipelabuhan. Bahkan ikan di perairan Indonesia diperebutkan oleh Negara-negara tetangga seperti Taiwan dan China.

Sayangnya, di Pantai Sadeng belum ada upaya pengolahan ikan untuk meningkatkan daya jual ikan. Sebanyak 55% nelayan yang kami temui, pendidikan terakhirnya adalah setingkat Sekolah Dasar. Nelayan yang memiliki anak, justru merasa bingung bagaimana menyekolahkan putra-putrinya karena disekitar pantai tidak ada fasilitas sekolah. Puskesmas paling dekat dengan bibir pantai berjarak sembilan kilometer. Nelayan merasa kebingungan mencari tempat untuk berobat jika terkendala kesehatan, apalagi jika telah usai melaut. Saat putra-putri mereka sakit, para nelayan tidak tahu harus kemana untuk membawa mereka berobat.

Dilihat dari analisis sosial ini, Indeks Perkembangan Manusia di daerah Sadeng memiliki ketimpangan pada Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikannya. Jumlah Nelayan yang memenuhi wajib belajar 9 tahun tidaklah banyak, pun seharusnya hal ini tidak berulang kepada anak-anak mereka. Pusat layanan kesehatan yang jauh dari rumah-rumah dan kondisi tempat tinggal nelayan yang sempit memberikan ruang kepedulian kita terhadap angka harapan hidup para nelayan. Meskipun penghasilan nelayan telah diatas UMR, tidak seharusnya meluruhkan kepedulian kita terhadap para nelayan. Kondisi yang tidak pasti dan ancaman atas penindasan masih banyak terjadi di sekitar mereka. Biro Riset dan Pengembangan DEMA FPN dan Kastrat KMIP bersama segenap anggota Advokasi DEMA FPN, Kastrat DEMA FPN, dan Keilmuan Klinik Agromina Bahari. Kami, panitia Hari Nelayan.

 

 

Referensi:

Maryani, Tri. 2009. Analisis indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah.

Astri, Meylina, Sri I. N., Harya K. W. 2013. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan bisnis vol 1 (1) : 77-102